JAKARTA, TERASSULTRA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri akan mengedepankan pendekatan mediasi dan keadilan restoratif dalam menyikapi masalah kedisiplinan di sekolah yang berpotensi menjadi kasus hukum. Hal ini disampaikan Kapolri usai menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Jenderal Sigit menegaskan bahwa dunia pendidikan perlu menciptakan suasana kondusif agar generasi muda siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Di sekolah, ada interaksi antara murid, guru, dan orang tua yang harus dijaga. Jika muncul permasalahan, kita perlu memberikan ruang bagi pendekatan restoratif atau mediasi,” ungkapnya.
Pada pertemuan tersebut, kedua pejabat juga membahas isu yang mengancam generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, dan kenakalan remaja, termasuk tawuran. Kapolri menyebut Polri siap berkolaborasi dalam membimbing siswa dan menjaga keamanan lingkungan sekolah.
“Kami sepakat bekerja sama untuk memastikan generasi muda dapat dipersiapkan dengan baik. Mendikdasmen mendukung peran Polri dalam membina siswa menghadapi masalah yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambah Kapolri.
Selain itu, pendidikan di Papua turut menjadi perhatian. Kapolri mengungkapkan bahwa Polri menjalankan program “Polisi Pi Ajar” di Papua untuk mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Ia menambahkan, Mendikdasmen menyatakan komitmen untuk membantu meningkatkan kapasitas anggota Bhabinkamtibmas dalam mengajar di sana.
“Pak Mendikdasmen memberikan ruang bagi peningkatan keterampilan anggota Polri, sehingga program kita di Papua dapat berjalan optimal dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Sigit.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa ia dan Kapolri memiliki visi yang sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah kekerasan di sekolah melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, atau dalam bahasa hukum dikenal dengan keadilan restoratif.
“Kami sepakat bahwa masalah kekerasan di sekolah sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, atau restoratif justice,” beber Mu’ti.
Sebagai bagian dari upaya pembinaan kedisiplinan siswa, Polri dan Kementerian Dikdasmen berencana meluncurkan program “Pramuka Bhayangkara” yang akan memupuk kedisiplinan dan membangun sikap positif di kalangan pelajar.
“Kegiatan kepanduan seperti Pramuka penting untuk membentuk karakter Bhayangkara dan meningkatkan kedisiplinan siswa demi masa depan mereka,” tandas Mu’ti.
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kementerian Dikdasmen. Diharapkan, kerja sama ini dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan dari hulu hingga hilir, mendukung generasi muda yang berkarakter dan berintegritas tinggi.
Penulis: Andri
Komentar