SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar Daerah

UPP Molawe Evaluasi Luasan Perairan Tersus PT PMS

Molawe 5 1
Kepala UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R saat memimpin rapat dengan PT PMS, Rabu (6/5/2026). Foto Arsya

KENDARI, TERASSULTRA.COM – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe mulai mengevaluasi perubahan luasan penggunaan perairan di Terminal Khusus (Tersus) milik PT Pelabuhan Muara Sampara (PMS). Evaluasi itu dibahas dalam pertemuan antara otoritas pelabuhan dan manajemen perusahaan pada Rabu, 6 Mei 2026.

Rapat yang dipimpin Kepala UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R., berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas kepelabuhanan dan lalu lintas logistik di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pembahasan difokuskan pada penyusunan berita acara perubahan luasan penggunaan perairan yang menjadi bagian dari penyesuaian operasional terminal khusus perusahaan tersebut.

Menurut Marsri, penataan kembali wilayah penggunaan perairan diperlukan agar aktivitas bongkar muat dan pergerakan kapal tetap berada dalam koridor hukum serta memenuhi standar keselamatan pelayaran.

“Penggunaan ruang perairan tidak hanya menyangkut kebutuhan operasional perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan navigasi dan ketertiban lalu lintas laut,” ungkapnya.

Pengawasan terhadap kawasan perairan terminal khusus menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap aktivitas maritim berjalan sesuai regulasi. Terlebih, terminal khusus memiliki karakter operasional yang langsung bersinggungan dengan jalur pelayaran dan aktivitas distribusi komoditas.

Dalam kesempatan itu, Marsri mengatakan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional pelabuhan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor maritim daerah.

“Kemitraan yang solid antara pelaku usaha dan regulator menjadi kunci terciptanya aktivitas maritim yang sehat dan produktif,” bebernya.

Pada dasarnya kata Masri, UPP Kelas I Molawe akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan kepelabuhanan seiring meningkatnya aktivitas industri maritim di kawasan Sultra.

“Itu dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik sekaligus memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama,” tandasnya.

Penulis: Arsya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement