KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus memacu langkah untuk menekan angka stunting yang masih berada di atas target nasional. Melalui Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota yang digelar di Hotel Zahra Syariah Kendari, Senin (2/6/2025).
Mewakili Wali Kota Kendari, Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan arah kebijakan serta komitmen pemerintah dalam mendorong intervensi lebih tajam, terukur, dan berkelanjutan.
“Stunting bukan semata urusan tinggi badan anak yang pendek. Ia adalah persoalan masa depan bangsa, menyangkut kualitas hidup, kapasitas belajar, dan produktivitas generasi penerus,” bebernya.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Kota Kendari berada di level 25,7 persen, sedangkan data SSGI menunjukkan 20 persen. Padahal, pemerintah pusat menargetkan angka ini ditekan hingga 18,8 persen pada 2025, dan lebih ambisius lagi menjadi 14 persen secara nasional.
“Angka ini menjadi alarm. Kami tidak bisa menunggu, kerja harus lebih keras, lebih cerdas, dan lebih terkoordinasi,” kata Nismawati.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan. Intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta peningkatan kualitas layanan posyandu dan puskesmas, terus digencarkan.
Sementara itu, intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga menjadi fokus penanganan jangka panjang.
Namun, Nismawati menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah pada konsistensi dan integrasi lintas sektor. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi berbasis audit kasus stunting, menyusun program dengan pendekatan berbasis data, serta menghindari program yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung.
“Data keluarga berisiko stunting harus jadi alat kerja, bukan hanya laporan. Intervensi kita harus tepat sasaran, berdasarkan peta risiko yang valid dan diperbaharui,” tegasnya.
Salah satu terobosan yang kini didorong adalah Gerakan Terintegrasi Cegah Stunting (GENTING), yang dikembangkan sebagai platform kolaboratif multipihak. Gerakan ini dirancang untuk melibatkan masyarakat, tokoh adat, kader kesehatan, akademisi, bahkan sektor swasta agar ikut ambil bagian dalam pemberdayaan keluarga berisiko.
“Kami ingin pendekatan whole of government dan whole of society betul-betul hidup dalam kerja nyata. GENTING bukan program temporer, tapi gerakan jangka panjang,” tutur Nismawati.
Tak hanya lembaga teknis, jajaran camat dan lurah juga diminta untuk tidak sekadar jadi penonton dalam upaya penurunan stunting. Mereka harus tampil sebagai garda terdepan dalam implementasi program di wilayah masing-masing.
“Jangan tunggu petunjuk teknis. Camat dan lurah tahu medan, tahu masyarakatnya. Inisiatif lokal sangat penting,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Kendari, Jahudding memaparkan bahwa saat ini tercatat 1.018 keluarga berisiko stunting di wilayah kota.
Data ini diperoleh melalui pemutakhiran tahunan berdasarkan enam indikator risiko, termasuk akses sanitasi, kualitas air bersih, serta kondisi “empat terlalu” dalam kehamilan.
“Salah satu langkah konkret kami adalah mendorong masyarakat mampu menjadi orang tua asuh. Bukan hanya bantuan materi, tapi juga pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan,” jelasnya.
Menurutnya, dampak dari GENTING mulai terlihat, antara lain dengan penurunan angka stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024. Meski belum signifikan, arah perbaikannya positif.
Namun, Jahudding mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat lengah.
“Kami tidak ingin penurunan ini jadi pencapaian semu. Yang kami butuhkan adalah tren menurun yang konsisten. Hanya dengan gotong royong lintas sektor, hasilnya akan terasa nyata dan berkelanjutan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar