KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memastikan bantuan pangan berupa beras untuk sekitar 27 ribu penerima di Kota Kendari disalurkan secara bertahap.
Penyaluran tahap awal mencakup enam kecamatan dan 15 kelurahan, sementara penerima lainnya dijadwalkan memperoleh bantuan pada 21-30 November 2026.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Nismawati, dalam sosialisasi penyaluran bantuan pangan beras yang digelar Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Kamis (12/11/2026).
Sosialisasi itu dihadiri perwakilan Perum Bulog, Manajer Pemasaran Aang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Wawan Astanto, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Kendari.
Dalam kesempatan itu, Nismawati menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait mekanisme penyaluran bantuan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang benar, terutama mengenai perbedaan data desil dan ketidaksesuaian nama penerima.
Tak hanya itu, ia meminta camat dan lurah tidak membiarkan persoalan data berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Seluruh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme penyaluran juga harus dipublikasikan melalui papan informasi di kantor kecamatan dan kelurahan.
“Kita harus menjelaskan kepada masyarakat dengan kepala dingin. Bukan hanya substansi penjelasannya yang harus benar, tetapi cara kita berkomunikasi juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat,” jelasnya.
Kemudian ia juga meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan mengedepankan pelayanan humanis serta merespons setiap keluhan warga secara bijaksana.
Terkait jadwal penyaluran, Nismawati menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan pemaparan Bulog, bantuan untuk sekitar 27 ribu penerima tetap akan disalurkan secara bertahap.
Tahap pertama menjangkau enam kecamatan dan 15 kelurahan. Sementara penerima yang belum masuk tahap awal dijadwalkan memperoleh bantuan pada 21-30 November 2026.
Untuk itu, ia meminta camat dan lurah menyampaikan jadwal tersebut secara utuh agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru mengenai waktu penyaluran.
Selain itu, Nismawati menyoroti ketepatan data dan keabsahan dokumentasi penerima. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penggunaan identitas yang tidak sesuai, kesalahan dokumentasi, hingga pemakaian foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) dalam proses penyaluran bantuan.
Jika ditemukan penerima yang tidak memenuhi kriteria, bantuan tersebut harus dikembalikan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Saya minta camat dan lurah benar-benar memperhatikan faktor koreksi yang disampaikan Bulog. Jangan sampai terjadi pergantian penerima dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan persoalan dalam validitas data dan berpengaruh terhadap penyaluran bantuan berikutnya,” tegasnya.
Nismawati menegaskan, ketepatan data, kepatuhan terhadap mekanisme penyaluran, dan keterbukaan informasi harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Ini penting agar bantuan pangan benar-benar diterima masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar