KOLAKA UTARA, TERASSULTRA.COM – Kepolisian Resor Kolaka Utara buka suara terkait pemberitaan adanya oknum polisi yang diduga melakukan pemukulan terhadap warga yang menuntut haknya di PT Fatwa Bumi Sejahtera beberapa hari yang lalu.
Terkait pemberitaan tersebut Kapolres Konawe Utara melalui Kasi Humas, Aiptu Arif Afandi memastikan, bahwa tidak ada oknum Polres Kolaka Utara yang melakukan pemukulan terhadap warga yang menuntut haknya di PT Fatwa Bumi Sejahtera.
“Kita pastikan, tidak ada aksi pemukulan terhadap warga, karena saat itu, personil Polres Kolaka Utara di dampingi Oleh Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, Kasat Binmas, KBO Sat Intelkam beserta Kapolsek juga berada di lokasi Jetty milik PT Fatwa Bumi Sejahtera, untuk melakukan pengamanan,” jelasnya, Jumat (29/12/2023).
Pengamanan di Jetty milik PT Fatwa Bumi Sejahtera tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.
“Pengamanan tersebut dilakukan oleh Polres Kolaka Utara, guna menindaklanjuti laporan dari pihak Perusahaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana yang menghalangi aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh sekelompok warga dengan cara memarkirkan mobil tepat di depan Rampdoor tongkang, sehingga aktifitas Barging terhenti,” ungkapnya.
Selain itu, Arif Afandi juga menampik bahwa terkait dengan adanya isu perintah dari Kapolres Kolaka Utara untuk melakukan pemukulan terhadap warga, itu sama sekali tidak benar dan itu merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Isu soal perintah pak Kapolres untuk memukul warga itu adalah hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara, Iptu Tommy Subardi Putra menerangkan bahwa terkait adanya pemukulan terhadap warga oleh oknum Polres Konut, itu tidak benar.
“Kami turun melakukan pengamanan di Jetty milik PT. Fatwa Bumi Sejahtera, untuk menindaklanjuti laporan dari pihak perusahaan yang memiliki legalitas yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha pertambangan,” bebernya.
Dimana saat itu pihak PT. Fatwa Bumi Sejahtera meminta bantuan pengamanan di Lokasi Jetty milik mereka, karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok warga yang menghalangi aktivitas pertambangan, dengan memarkirkan mobil mereka tepat di depan Rampdoor tongkang.
Saat bersamaan tambahnya pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terhadap laporan pengaduan dari pihak PT. Fatwa Bumi Sejahtera.
“Jadi pada saat bersamaan, kami dari Satreskrim Polres Kolaka Utara, juga tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana menghalangi aktivitas pertambangan di Jetty milik PT. Fatwa Bumi Sejahtera, karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan itu sebelumnya juga telah dilaporkan oleh pihak Perusahaan pada tanggal 28 Oktober 2023. Yang mana pihak dari warga mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut, tetapi hingga saat ini belum bisa menunjukan atas hak kepemilikan lokasi tersebut,” jelasnya.
Dibeberkan juga oleh Kasat Reskrim bahwa sebelumnya Polres Kolaka Utara juga telah menyarankan agar warga menuntut perusahaan secara perdata, tetapi enggan dilakukan, malah sebaliknya melakukan tindakan menghalangi aktivitas pertambangan.
Pada saat pengamanan di Jetty milik PT. Fatwa Bumi Sejahtera tersebut, pihaknya telah berkomunikasi secara humanis dan meminta, agar mobil yang diparkirkan oleh para terlapor dipindahkan, agar proses barging dapat berjalan kembali, akan tetapi oleh terlapor mengatakan bahwa ban mobil tersebut bocor dan sedang dibawa ke bengkel untuk ditambal.
“Kamimenunggu ban tersebut hingga 4 jam lamanya. Tetapi ketika para terlapor ini datang, mereka bukannya membawa ban, malah berteriak-teriak tidak mengindahkan permintaan kami untuk memindahkan kendaraan tersebut. Dan tentunya perbuatan itu merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum. Sehingga kami mengamankan dan membawa 11 orang terlapor ke Mapolres Kolaka Utara untuk dimintai keterangan,” ungkapnya.
Permintaan keterangan dilakukan agar seluruh pihak merasakan keadilan dalam hal ini pihak perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya. Kemudian warga yang memperjuangkan haknya juga dapat melakukannya dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang.
“Dari hasil pemeriksaan awal, bahwa 11 orang yang diamankan tersebut, bukanlah pemilik lahan, melainkan hanya orang yang disuruh atau didatangkan oleh seseorang yang mengklaim lahan tersebut miliknya,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar