BOMBANA, TERASSULTRA.COM – Di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara (Sultra), air bersih bukan sekadar kebutuhan rumah tangga. Air menjadi barang langka yang selama bertahun-tahun sulit dijangkau warga pesisir maupun perkampungan di daerah perbukitan.
Di tengah keterbatasan itu, jaringan perpipaan yang dibangun Yayasan Dharul Ashar hadir membawa harapan baru. Namun program tersebut kini menuai sorotan.
Lembaga Garda Muda Anoa Sultra (GMA-Sultra) sebelumnya mendesak aparat penegak hukum memeriksa Yayasan Dharul Ashar. Yayasan itu dituding mengomersialkan sumber mata air tanpa izin badan hukum dan izin Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta memungut iuran dari warga sebesar Rp45 ribu hingga Rp90 ribu per bulan.
Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Selasa, 6 Mei 2026, Pengelola Operasional Yayasan Dharul Ashar, Kaharudin, mengatakan iuran yang diberlakukan bukan pungutan liar, melainkan hasil kesepakatan bersama dengan masyarakat pengguna layanan.
“Kalau disebut pungli, itu tidak benar. Sampai hari ini tidak ada masyarakat yang mengeluh. Bahkan warga berlomba-lomba ingin memasang sambungan air,” ungkapnya.
Menurut dia, pengelolaan air bersih dilakukan secara terbuka dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kegiatan yayasan diketahui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana karena pemasangan jaringan pipa menggunakan jalur fasilitas umum.
“Kami tidak mungkin bergerak tanpa koordinasi. Semua diketahui pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kaharudin menjelaskan program penyaluran air bersih bermula dari kondisi krisis air yang dialami warga Kabaena. Banyak desa kesulitan memperoleh pasokan air layak konsumsi, terutama saat musim kemarau.
Yayasan Dharul Ashar kemudian memulai pembangunan instalasi perpipaan sejak awal 2025. Selama lebih dari satu tahun, distribusi air dilakukan tanpa pungutan biaya.
“Selama 13 bulan itu gratis. Baru setelah berjalan dan ada kesepakatan bersama, diberlakukan iuran untuk operasional,” ungkapnya.
Dana iuran, menurut dia, dipakai untuk biaya pemeliharaan jaringan, perbaikan pipa, dan honor petugas teknis lapangan yang mengawasi distribusi air.
Hingga kini, layanan air bersih yayasan telah menjangkau sekitar 430 rumah di tiga kecamatan di Pulau Kabaena. Wilayah penerima manfaat antara lain Desa Baliara Selatan, Baliara Kota, Lahambuu, Teomokole, Langkema, hingga Kelurahan Sikeli.
“Intinya sudah tiga kecamatan yang kami layani,” tegasnya.
Di tengah polemik yang muncul, sebagian warga justru mengaku terbantu dengan keberadaan jaringan air tersebut.
Abdulah, warga Kelurahan Sikeli, mengatakan masyarakat selama ini kerap mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan perpipaan sebelumnya, kata dia, sering kali tidak bertahan lama.
“Dari dulu kami belum pernah benar-benar menikmati air bersih. Kalau ada bantuan pemerintah, biasanya satu dua hari sudah tidak jalan,” katanya.
Ia menilai iuran yang dibayarkan warga masih wajar dibanding manfaat yang diterima.
“Pemasangan pipanya gratis. Kalau tidak ada iuran, siapa yang urus perawatan dan perbaikannya,” urainya.
“Warga lain bahkan menyebut keberadaan jaringan air bersih itu menjadi salah satu layanan paling dirasakan masyarakat pesisir Kabaena dalam beberapa tahun terakhir,” tandas Abdulah.
Penulis: Arsya
Komentar