KENDARI, TERASSULTRA.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menegaskan wartawan dapat menggunakan Kominfo sebagai penghubung untuk meminta konfirmasi kepada pemerintah daerah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan keberimbangan berita tetap terjaga ketika pejabat terkait belum merespons permintaan keterangan.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, ketika ada wartawan yang mengonfirmasi pemberitaan, bisa melalui kami,” kata Sahuriyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah isu dugaan pemblokiran nomor WhatsApp sejumlah wartawan dan warga oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Sahuriyanto membantah dugaan tersebut dan menegaskan bahwa wali kota tidak pernah memblokir nomor wartawan maupun masyarakat.
Menurutnya, pesan WhatsApp yang belum mendapat balasan tidak bisa langsung diartikan sebagai tindakan pemblokiran.
Ada sejumlah kemungkinan yang menyebabkan pesan belum direspons, antara lain telepon seluler yang sedang tidak aktif digunakan atau agenda perjalanan dinas yang membatasi akses komunikasi.
“Ibu Wali Kota tidak pernah memblokir kontak siapa pun. Mungkin saat dihubungi, HP beliau sedang dalam kondisi diistirahatkan atau beliau sedang dalam perjalanan di atas pesawat sehingga pesan tidak langsung terbalas,” tegasnya.
Ia mengatakan, Wali Kota Kendari tetap membuka ruang komunikasi bagi masyarakat dan insan pers. Nomor WhatsApp wali kota, kata dia, dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, hingga permintaan konfirmasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, Sahuriyanto mengakui padatnya agenda pemerintahan dan kunjungan kerja dapat membuat wali kota tidak selalu membalas pesan secara langsung. Karena itu, ia meminta agar keterlambatan respons tidak serta-merta disimpulkan sebagai pemblokiran kontak.
Di sisi lain, ia menegaskan Kominfo Kendari siap menjadi penghubung bagi wartawan yang mengalami kendala komunikasi saat meminta keterangan kepada wali kota maupun jajaran pemerintah daerah.
“Kalau ada wartawan yang membutuhkan konfirmasi terkait pemberitaan, silakan melalui Kominfo. Kami siap membantu menjembatani komunikasi dengan pihak terkait,” bebernya.
Dengan demikian, Sahuriyanto berharap mekanisme tersebut dapat memperlancar akses informasi antara pemerintah daerah dan media. Dengan begitu, wartawan tetap memiliki jalur untuk memperoleh keterangan resmi sebelum menerbitkan berita.
Penulis: Andri
Komentar