KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik korupsi. Hal ini disampaikan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7/2025).
Dalam forum strategis yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sultra tersebut, Siska Karina Imran dengan lantang menyampaikan bahwa korupsi adalah kejahatan moral sekaligus pengkhianatan terhadap rakyat. Ia menegaskan bahwa siapa pun pejabat di lingkup Pemkot Kendari yang terbukti korup, akan langsung dicopot dari jabatannya tanpa toleransi.
“Jika terbukti ada pejabat atau kepala OPD Kota Kendari yang melakukan tindak pidana korupsi, saya tidak akan ragu mencopot jabatannya. Ini bukan ancaman kosong. Sudah ada camat dan lurah yang kami berhentikan karena terbukti melanggar,” tegasnya.
Siska memaparkan bahwa bentuk-bentuk korupsi tidak hanya gratifikasi dan suap, tetapi juga penyalahgunaan jabatan, pungli, penggelapan dana, hingga praktik benturan kepentingan yang kerap terjadi dalam proses perizinan, pengadaan, dan layanan publik.
Karena itu, ia mendorong percepatan reformasi birokrasi berbasis digital, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesejahteraan ASN sebagai langkah nyata mencegah korupsi sejak akar.
“Teknologi harus kita jadikan benteng. Digitalisasi layanan publik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga alat perang melawan mental korup,” tutupnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga penghancur masa depan bangsa. Ia meminta kepala daerah dan seluruh aparatur untuk tidak main-main dalam urusan integritas.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kita tidak hanya bicara soal uang negara, tapi soal masa depan generasi. Pencegahan korupsi harus jadi prioritas utama,” bebernya.
Tak hanya itu, Andi Sumangerukka juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemprov Sultra, antara lain penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta audit menyeluruh terhadap proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
Rakor yang digelar KPK ini menghadirkan Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudho Wibowo. Dikatakannya bahwa KPK menekankan pentingnya kolaborasi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Penulis: Andri
Komentar