KONUT, TERASSULTRA.COM – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe menggelar rapat koordinasi bersama para agen pelayaran untuk membahas kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan pembayaran PNBP di lingkungan pelabuhan.
Rapat yang dipimpin Kepala UPP Kelas I Molawe, Capt Marsri Tulak R itu dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan pelayaran yang beroperasi di wilayah kerja Pelabuhan Molawe.
Diketahui pertemuan itu untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pembayaran PNBP sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi kewajiban kepada negara.
Capt. Marsri mengatakan, rapat koordinasi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola kepelabuhanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Temuan BPK menjadi perhatian serius bagi kami. Karena itu, kami mengundang seluruh agen pelayaran untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran PNBP agar ke depan tidak lagi ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Ia menegaskan, PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus dikelola secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan setiap pengguna jasa pelabuhan, menurutnya, menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di sektor transportasi laut.
“Pembayaran PNBP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Karena itu kami berharap seluruh agen pelayaran dapat melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat waktu, benar, dan sesuai regulasi yang berlaku,” bebernya.
Marsri menambahkan, UPP Kelas I Molawe akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PNBP agar seluruh proses pelayanan kepelabuhanan berjalan sesuai prinsip good governance.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara regulator dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat berdampak pada pelayanan maupun pengelolaan penerimaan negara.
“Koordinasi seperti ini akan terus kami lakukan secara berkala. Kami ingin membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar