KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kawasan pesisir tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Proyek yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp11 miliar itu diarahkan agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, saat meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo, Selasa (30/6/2026). Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Camat Nambo, dan Lurah Tondonggeu.
Dalam kunjungan itu, Sudirman meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap tahapan pembangunan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang nantinya akan menikmati fasilitas tersebut.
“Sebelum pembangunan dimulai, masyarakat harus diajak berdiskusi dan dimintai masukan. Nantinya merekalah yang akan menggunakan fasilitas ini, sehingga apa yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, partisipasi masyarakat harus menjadi bagian penting agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemkot Kendari tambahnya akan mengawal seluruh proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diminta terus diperkuat guna mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan persoalan sosial maupun pemanfaatan ruang.
“Prinsipnya, kami di Pemkot Kendari tegak lurus mendukung penuh keberlangsungan program strategis nasional ini. Apa pun programnya, selama membawa kemaslahatan langsung bagi kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya harus berjalan lancar,” ungkapnya.
Untuk diketahui, program kampung nelayan merah putih akan dibangun di tiga kelurahan, yakni Tondonggeu, Puday, dan Sambuli, dengan konsep pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Di Kelurahan Puday, kawasan dirancang menggunakan konsep konstruksi di atas laut untuk menghindari penggunaan lahan bersertifikat milik masyarakat.
Sementara di Kelurahan Tondonggeu, pembangunan akan memanfaatkan lahan bekas aset Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas sekitar setengah hektare, dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir.
Adapun di Kelurahan Sambuli, pemerintah akan membangun fasilitas parkir tambat perahu sepanjang sekitar 1.000 meter yang dirancang secara terintegrasi.
Penulis: Andri
Komentar