KENDARI, TERASSULTRA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Amir Hasan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serius menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat tindak lanjut SPI Tahun 2025 Pemerintah Kota Kendari bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dan KPK RI di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil SPI Tahun 2025 yang disampaikan KPK melalui surat Nomor B/5597/LIT.05/10-15/09/2026 tertanggal 7 September 2026.
Bagi Pemkot Kendari, hasil SPI tidak boleh berhenti sebagai dokumen evaluasi. Temuan dan catatan dalam survei tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan, serta pencegahan potensi praktik korupsi.
Amir Hasan menegaskan, perbaikan integritas pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada Inspektorat atau perangkat daerah tertentu.
“Hasil SPI ini harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat integritas dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat mengarah pada korupsi,” ungkapnya.
Tindak lanjut SPI harus dilakukan secara konkret, terukur, dan berkelanjutan. Setiap perangkat daerah perlu melihat hasil survei sebagai gambaran yang harus dijawab melalui pembenahan internal.
“Jangan sampai hasil survei ini hanya menjadi dokumen evaluasi. Harus ada langkah nyata untuk memperbaiki apa yang masih menjadi kelemahan, baik dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas maupun pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Amir Hasan meminta perangkat daerah memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi. Penguatan pengawasan internal, perlu berjalan seiring dengan pembenahan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelayanan publik berjalan dengan prinsip akuntabilitas. Ini bukan pekerjaan satu atau dua perangkat daerah, tetapi menjadi komitmen bersama Pemerintah Kota Kendari,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perangkat daerah strategis dilibatkan, antara lain Inspektorat Kota Kendari, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
Pelibatan sejumlah perangkat daerah itu diarahkan untuk memastikan tindak lanjut hasil SPI dapat dilakukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Sebelumnya, melalui surat tertanggal 11 September 2026, Pemkot Kendari telah meminta masing-masing perangkat daerah menunjuk tiga orang pejabat atau pegawai sebagai Person in Charge (PIC) untuk mengikuti rapat tindak lanjut SPI Tahun 2025.
Amir Hasan menekankan, keberadaan PIC tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan koordinasi, tetapi harus menjadi penghubung dalam memastikan rekomendasi dan langkah perbaikan benar-benar dijalankan di lingkungan masing-masing OPD.
“Kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami kondisi di perangkat daerahnya dan mampu mengawal tindak lanjut. Karena itu, PIC yang ditugaskan harus aktif, memahami tugasnya, dan memastikan setiap langkah perbaikan dapat dipantau,” urainya.
Dengan demikian, ia berharap tindak lanjut SPI 2025 dapat menjadi momentum bagi Pemkot Kendari untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lingkungan pemerintahan.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki hasil survei, tetapi membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, akuntabel dan bersih, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar