KENDARI, TERASSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada komitmen dan slogan. Upaya tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Siska saat membuka Sosialisasi Antikorupsi bertema “Dari Komitmen ke Aksi: Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari” di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Rabu (14/10/2026).
Korupsi tambahnya, merupakan ancaman serius bagi penyelenggaraan pemerintahan. Selain berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah, praktik tersebut dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jangan sampai pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Ia menekankan, pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan integritas, kedisiplinan, transparansi, dan akuntabilitas aparatur. Seluruh pejabat dan pegawai juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Dalam kesempatan itu, Siska mengingatkan, potensi penyimpangan tidak hanya muncul dalam pengelolaan anggaran. Risiko korupsi dapat terjadi di berbagai tahapan pemerintahan, termasuk perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan serta aset daerah, perizinan, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
Dengan demikian, ia meminta penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Pengawasan, menurut dia, harus berjalan efektif dan menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan, bukan sekadar formalitas administratif.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat pengawasan, melainkan tanggung jawab setiap pejabat dan aparatur sipil negara sesuai tugas serta kewenangannya,” paparnya.
Selanjutnya, Siska mendorong aparatur pemerintah memiliki kepedulian dan keberanian untuk melaporkan indikasi penyimpangan. Budaya antikorupsi hanya dapat terbentuk apabila seluruh jajaran pemerintah memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan aturan.
Ketua Komisariat Wilayah VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu berharap sosialisasi antikorupsi tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Materi yang diterima peserta harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terutama ketika mengambil keputusan, menggunakan anggaran, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemkot Kendari memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memastikan setiap sumber daya daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap sumber daya daerah harus digunakan sesuai peruntukannya dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Siska mengajak seluruh jajaran Pemkot Kendari membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen tersebut, kata dia, harus tercermin dalam perilaku aparatur, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap integritas menjadi prinsip kerja yang melekat pada setiap aparatur, bukan sekadar pesan yang disampaikan dalam forum sosialisasi.
“Komitmen antikorupsi harus terlihat dalam cara kita bekerja, mengelola anggaran, menjalankan program, dan melayani masyarakat,” tandas Siska.
Penulis: Andri
Komentar