KENDARI, TERASSULTRA.COM – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulawesi Tenggara (Sultra), LM. Rajab Jinik, mengkritik keras terhadap hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
Rajab Jinik yang juga legislator DPRD Kota Kendari dari Fraksi Golkar itu mempertanyakan objektivitas, transparansi, dan dasar metodologi survei tersebut. Ia menilai, penilaian terhadap kinerja seorang pejabat negara semestinya tidak hanya bertumpu pada persepsi, tetapi juga harus mempertimbangkan capaian konkret dan rekam jejak kebijakan yang dapat diverifikasi.
Menurut Rajab, penilaian CELIOS terhadap Bahlil berpotensi mengabaikan berbagai capaian Kementerian ESDM yang selama ini telah menjadi perhatian publik dan diberitakan oleh sejumlah media nasional.
“Kalau ingin menilai kinerja seorang menteri, gunakan ukuran yang objektif dan terukur. Jangan sampai penilaian hanya bertumpu pada persepsi, sementara capaian konkret dan rekam jejak kebijakan yang bersangkutan justru diabaikan,” tegasnya.
Ia mengatakan, kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM seharusnya dinilai secara komprehensif dengan melihat data, pelaksanaan program, hasil kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor energi nasional.
Tak hanya itu, Rajab menyoroti pentingnya menghargai kerja jurnalistik media nasional yang selama ini mendokumentasikan berbagai kebijakan dan aktivitas kementerian. Pemberitaan media dapat menjadi salah satu bahan pembanding untuk menguji klaim maupun penilaian terhadap kinerja pejabat publik.
“Berbagai capaian dan kebijakan pemerintah selama ini telah diberitakan oleh media-media nasional yang kredibel. Karena itu, penilaian terhadap kinerja seorang menteri harus melihat fakta secara utuh. Jangan sampai hasil survei justru mengabaikan informasi dan rekam jejak yang sudah terbuka untuk publik,” paparnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang wajar. Namun, kritik dan penilaian tersebut harus disertai dasar yang jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa hasilnya telah diarahkan pada kesimpulan tertentu.
Selain itu, Rajab mempertanyakan metodologi yang digunakan CELIOS dalam menyusun peringkat kinerja para menteri.
Ia menilai, lembaga survei harus mampu menjelaskan secara terbuka indikator penilaian, teknik pengumpulan data, karakteristik responden, hingga proses pengolahan hasil survei. Keterbukaan tersebut penting agar publik dapat menguji validitas dan kredibilitas kesimpulan yang dihasilkan.
“Pertanyaannya, apakah metodologi yang digunakan benar-benar memenuhi standar ilmiah? Apa indikator penilaiannya, bagaimana responden dipilih, dan bagaimana data itu diolah? Semua harus transparan agar publik bisa menilai apakah kesimpulannya memang lahir dari proses yang objektif,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah responden yang dilibatkan benar-benar mewakili masyarakat secara luas atau hanya berasal dari kelompok tertentu. Kejelasan mengenai profil dan metode pemilihan responden menjadi bagian penting dalam menilai kekuatan sebuah hasil survei.
Rajab mengingatkan, apabila penilaian hanya bertumpu pada persepsi terbatas tanpa dukungan data yang memadai, hasilnya berisiko tidak menggambarkan kondisi faktual kinerja pejabat yang dinilai.
“Jangan sampai publik disuguhi kesimpulan besar, tetapi dasar pengukurannya tidak dijelaskan secara memadai. Survei harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menghasilkan peringkat yang kemudian membentuk persepsi negatif terhadap seseorang,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan agar penilaian terhadap Bahlil tidak semata-mata dibangun dari percakapan di media sosial yang belum tentu mencerminkan pandangan masyarakat secara representatif.
“Kalau penilaian itu hanya bersandar pada asumsi atau sentimen media sosial, tentu harus dipertanyakan validitasnya. Apalagi jika sumber datanya tidak jelas dan tidak bisa diuji secara terbuka. Jangan sampai persepsi yang terbentuk di ruang digital dianggap mewakili penilaian objektif masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Rajab menyayangkan apabila hasil survei tersebut tidak disertai penjelasan metodologis yang memadai karena dapat memunculkan dugaan adanya kecenderungan subjektif dalam menilai Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
Ia menilai, penilaian terhadap kapasitas seorang pejabat negara harus dipisahkan dari preferensi politik maupun sentimen terhadap figur tertentu. Menurutnya, lembaga kajian independen memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas analisis agar hasilnya tidak menimbulkan kesan sebagai instrumen pembentukan opini politik.
“Jangan sampai hasil survei yang seharusnya menjadi instrumen evaluasi publik justru terkesan tendensius dan subjektif. Ketika seorang menteri langsung diberi label berkinerja terburuk, dasar penilaian dan indikatornya harus benar-benar terang. Publik berhak mengetahui bagaimana kesimpulan itu dibangun,” katanya.
Rajab menegaskan, kritiknya bukan berarti menutup ruang evaluasi terhadap kinerja Bahlil. Sebaliknya, ia mendorong agar setiap penilaian terhadap pejabat publik dilakukan secara adil, terukur, dan berbasis bukti.
Menurutnya, seorang menteri memang harus terbuka terhadap kritik. Namun, kritik yang berkualitas semestinya disusun berdasarkan data yang dapat diuji, bukan sekadar kesimpulan yang berpotensi membentuk stigma.
“Tidak ada pejabat publik yang kebal terhadap kritik, termasuk Bahlil Lahadalia. Tetapi kritik harus berbasis fakta, indikator yang jelas, dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada kekurangan dalam kinerjanya, tunjukkan datanya. Jangan hanya memberikan label tanpa penjelasan yang memadai,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar