SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkot Kendari

BPS Kendari Sisir ASN yang Belum Terdata dalam Sensus Ekonomi 2026

photopea resize 1791813481304
Kepala BPS Sultriawati Efendy saat koordinasi dengan Kadis Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda soal pendataan BPS lingkup Pemkot, Senin (12/10/2026). Foto Andri

KENDARI, TERASSULTRA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari melakukan pendataan lanjutan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari yang belum tercatat dalam pendataan sebelumnya.

Pendataan berlangsung di ruang Command Center Dinas Kominfo Kota Kendari, Senin, 12 Oktober 2026. Kepala BPS Kota Kendari, Sultriawati Efendy, menemui Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendataan tersebut.

Hal ini dilakukan setelah evaluasi cakupan sensus menemukan sejumlah ASN Kominfo yang belum terdata. BPS kemudian melakukan pendataan susulan untuk memastikan sasaran yang belum tercakup dapat didata.

Kepala BPS Kota Kendari, Sultriawati Efendy, meminta dukungan Dinas Kominfo untuk memfasilitasi petugas sensus dalam menjangkau ASN yang namanya tercantum dalam daftar pendataan.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Nomor B-859/74710/SS.190/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Dalam surat itu, BPS menjadwalkan pendataan pada Senin, 12 Oktober 2026, mulai pukul 08.30 WITA.

ASN yang menjadi sasaran diminta menerima kunjungan petugas dan menyiapkan dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga (KK) serta nomor identitas pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pendataan lanjutan ini menjadi bagian dari upaya BPS melengkapi cakupan SE2026. Kelengkapan data diperlukan agar gambaran mengenai aktivitas ekonomi dan karakteristik rumah tangga dapat disusun secara lebih akurat.

Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendataan tersebut.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPS diperlukan agar proses sensus berjalan lancar dan ASN yang belum terdata dapat memenuhi kebutuhan pendataan.

“Dinas Kominfo mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami siap memfasilitasi koordinasi agar ASN yang menjadi sasaran pendataan dapat mengikuti proses sesuai ketentuan,” jelasnya.

Dengan demikian, ia berharap pendataan susulan tersebut dapat membantu BPS memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

Untuk diketahui, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Penulis: Andri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement