KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Kendari. Nilai APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,62 triliun.
Penyerahan dokumen itu dilakukan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari di Aula Paripurna DPRD, Selasa, 18 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhamad Inarto, didampingi Wakil Ketua I La Yuli. Hadir pula Wakil Wali Kota Sudirman, Sekretaris Daerah Amir Hasan, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta jajaran Pemerintah Kota Kendari.
Dalam pidatonya, Siska mengatakan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal penyusunan APBD. Dokumen itu disusun dengan mengacu pada RKPD 2027 dan RPJMD Kota Kendari 2025-2029, sekaligus menyesuaikan arah kebijakan pembangunan nasional dan kemampuan fiskal daerah.
Siska mengakui ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas. Karena itu, ia meminta anggaran tidak habis untuk belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Meski ruang fiskal masih terbatas, Pemerintah Kota Kendari memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada program prioritas yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kota Kendari pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,595 triliun.
Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp599,81 miliar, pendapatan transfer Rp971,10 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,27 miliar.
PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah kota. Siska mengatakan peningkatan pendapatan tidak cukup dilakukan dengan menaikkan target, tetapi harus dibarengi pembenahan sistem.
Pemkot Kendari akan mendorong digitalisasi data wajib pajak, memperbaiki penagihan dan pengawasan, mencari sumber pendapatan baru, serta mengoptimalkan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah tersebut menjadi penting karena kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan sangat bergantung pada kekuatan pendapatan daerah.
Dari sisi belanja, Pemkot Kendari merencanakan anggaran sebesar Rp1,548 triliun.
Belanja operasi mendapat porsi terbesar, yakni sekitar Rp1,244 triliun. Selanjutnya belanja modal dialokasikan sekitar Rp294,34 miliar, sementara belanja tidak terduga disiapkan sebesar Rp10 miliar.
Siska menegaskan pengelolaan anggaran harus lebih selektif. Belanja yang tidak menjadi prioritas perlu dikendalikan agar ruang fiskal dapat diarahkan untuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi,” paparnya.
Pada pos pembiayaan, penerimaan pembiayaan 2027 diproyeksikan sebesar Rp25,35 miliar.
Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai sekitar Rp72,01 miliar. Sebagian besar digunakan untuk membayar cicilan pokok utang jangka panjang sebesar Rp59,68 miliar, ditambah pengeluaran pembiayaan lainnya sebesar Rp12,32 miliar.
Dengan struktur tersebut, total postur APBD Kota Kendari 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,620 triliun.
Penulis: Andri
Komentar