KENDARI, TERASSULTRA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menganggap penanganan stunting sebagai tanggung jawab satu instansi semata.
Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional yang hanya dapat berhasil jika dikerjakan secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Tahun 2026 di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Senin (13/7/2026).
Persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut pemenuhan gizi, sanitasi, kualitas pengasuhan, hingga akurasi pendataan keluarga berisiko stunting. Karena itu, seluruh OPD, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat harus terlibat aktif.
“Persoalan stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh OPD,” tegas Amir Hasan.
Perlu diketahui kata Amir Hasan, berdasarkan hasil evaluasi terbaru, masih terdapat sejumlah indikator yang membutuhkan intervensi lebih serius. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan seluruh program penanganan stunting berjalan tepat sasaran dan saling terintegrasi.
Kemudian, ia menekankan pentingnya sinkronisasi data keluarga berisiko stunting antar-OPD. Data yang akurat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan sekaligus menentukan efektivitas program percepatan penurunan stunting.
Selain itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diminta memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan evaluasi secara berkala agar setiap kendala dapat segera diatasi.
Selain itu, Amir Hasan menyentil rendahnya capaian pendataan ibu hamil dan balita. Dari target sekitar 36 ribu data yang harus masuk ke dalam sistem pendataan nasional, hingga pertengahan Juli baru sekitar 9 ribu data yang berhasil dihimpun.
Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target dan berpotensi menghambat proses intervensi karena pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan valid untuk menentukan sasaran program.
Dengan demikian, Amir Hasan meminta camat, lurah, kader Posyandu, pengurus RT/RW, serta Tim Penggerak PKK meningkatkan intensitas pendataan di wilayah masing-masing.
“Kalau ada kesulitan menggunakan sistem online, lakukan dulu pendataan secara manual. Yang penting datanya terkumpul dan valid, sehingga bisa menjadi dasar intervensi yang tepat,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar