KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memanfaatkan kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah untuk memaparkan kondisi perumahan serta rencana penataan kawasan permukiman di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis, 5 Maret 2026, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan sejumlah persoalan sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Siska mengatakan penanganan kawasan kumuh masih menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023, luas kawasan kumuh di Kota Kendari tercatat sekitar 556 hektare yang terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkot.
“Penataan kawasan kumuh masih menjadi fokus kami. Sebagian berada di wilayah pesisir yang kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya saat menyampaikan paparannya di hadapan Fahri Hamzah dan jajaran Kementerian PKP.
Untuk tahun 2026, Pemkot Kendari kembali mengusulkan peningkatan kualitas kawasan kumuh di sejumlah wilayah, di antaranya Kelurahan Poasia, Sambuli, dan Tondonggeu. Salah satu lokasi prioritas berada di Kelurahan Poasia dengan luas sekitar 6 hektare.
Di kawasan tersebut terdapat 213 unit bangunan yang sebagian besar dihuni nelayan, pedagang, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Siska, kondisi rumah dan infrastruktur lingkungan di wilayah itu masih belum memenuhi standar layak huni.
“Permasalahan utamanya adalah kondisi bangunan yang belum memenuhi standar rumah layak huni serta infrastruktur jalan lingkungan yang belum sesuai persyaratan teknis,” jelasnya.
Siska berharap pemerintah pusat dapat kembali mengalokasikan anggaran penataan kawasan kumuh di Kota Kendari. Apalagi, sebagian kawasan tersebut berada di wilayah pesisir yang kini berkembang sebagai kawasan ekonomi baru.
Dalam kesempatan itu, Siska juga memaparkan kondisi perumahan di Kota Kendari. Berdasarkan data pemerintah kota, jumlah rumah di Kendari mencapai sekitar 89 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 ribu unit tergolong layak huni, sementara sekitar 4.300 unit masih masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).
“Pada tahun 2025 kami telah menangani 196 unit RTLH melalui APBD. Sementara pada tahun 2026, sebanyak 512 unit sudah masuk tahap alokasi dan pelaksanaan dari total usulan sekitar 1.200 unit,” paparnya.
Usulan tersebut diajukan melalui dukungan Komisi V DPR RI serta satuan kerja perumahan. Siska mengatakan pemerintah kota juga telah memperbaiki sejumlah dokumen perencanaan yang sebelumnya menjadi kendala dalam realisasi bantuan pusat.
“Tahun sebelumnya Kendari sempat masuk nominasi penerima bantuan langsung dari Menteri PKP, tetapi belum terealisasi karena keterbatasan administrasi perencanaan. Tahun ini seluruh dokumen sudah kami siapkan dengan lebih baik,” urainya.
Selain itu, Walikota Siska menyatakan dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah. Bentuk dukungan tersebut antara lain pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 7.534 unit serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk 2.277 unit rumah.
Atas kebijakan itu, Kota Kendari meraih penghargaan sebagai salah satu dari tiga kota terbaik secara nasional dalam mendukung program perumahan dari Kementerian PKP.
Dalam aspek pengembangan perumahan, Siska juga menyoroti persoalan administrasi pengembang. Dari sekitar 734 kawasan perumahan yang ada di Kota Kendari, masih terdapat sejumlah pengembang yang belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai regulasi.
Pemkot, kata dia, telah membentuk Satuan Tugas Investasi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai aturan.
“Pemkot tidak segan menghentikan sementara operasional perumahan yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Ini penting untuk mencegah dampak seperti banjir dan longsor akibat ketidaksesuaian tata ruang,” urainya.
Dengan demikian, ia berharap kunjungan kerja Wakil Menteri PKP dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kendari.
“Melalui sinergi ini, kami berharap penanganan kawasan permukiman dan perumahan di Kendari dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar