KENDARI, TERASSULTRA.COM – Di balik geliat pembangunan Kota Kendari sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia, masalah perumahan ternyata masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Data terbaru menunjukkan, hingga September 2025 masih ada 3.423 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi beban serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Persoalan itu bahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (24/9/2025).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran (SKI) menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi tantangan nyata yang harus segera ditangani.
“Masyarakat kita, khususnya yang berpenghasilan rendah, berhak mendapatkan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat,” ungkapnya.
Selain jumlah RTLH yang tinggi, SKI juga mengurai tantangan lain yang tidak kalah pelik, yakni keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Kota Kendari. Pertumbuhan kota yang pesat membuat harga tanah melambung, sehingga sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Banyak warga kita yang bekerja keras setiap hari, tetapi tetap tidak mampu membeli rumah komersial. Ini realitas yang harus kita jawab dengan kebijakan yang berpihak,” tegasnya.
Kondisi permukiman di Kendari juga masih dibayangi kawasan kumuh. Berdasarkan data Pemkot, terdapat 28 kawasan kumuh yang tersebar di 59 kelurahan di 11 kecamatan, dengan total luas mencapai 556,93 hektare.
Kawasan ini ditandai dengan minimnya infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, akses air bersih, hingga sistem sanitasi yang belum optimal.
“Pembangunan perumahan tidak bisa dilihat sebatas penyediaan rumah. Lebih dari itu, kita bicara tentang kualitas lingkungan, ketersediaan sarana, dan bagaimana sebuah kawasan benar-benar menjadi layak huni,” jelasnya.
Akan tetapi dirinya sangat optimistis. Ia menilai sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, ditambah keterlibatan sektor swasta, menjadi kunci untuk mempercepat penanganan perumahan dan kawasan permukiman.
“Kita butuh intervensi kebijakan yang tepat sasaran, mulai dari bantuan subsidi rumah bagi MBR, hingga program rehabilitasi RTLH. Kendari harus bergerak cepat agar kebutuhan hunian layak tidak terus tertinggal dari pertumbuhan kota,” tandas SKI.
Penulis: Andri
Komentar