KENDARI, TERASSULTRA.COM – Telepon berdering 2.716 kali dalam 28 hari. Di balik dering itu, ada aduan lampu jalan padam, pohon nyaris tumbang, listrik terganggu, hingga bak sampah yang meluap. Namun, hampir seperlima di antaranya ternyata bukan laporan darurat, melainkan panggilan iseng.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika merilis laporan layanan Call Center 112 periode 1-28 Februari 2026. Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menyebut total panggilan masuk mencapai 2.716.
“Dari jumlah itu, 2.213 panggilan atau 81 persen dinyatakan valid. Sisanya, 503 panggilan atau 19 persen tidak valid, seperti prank dan ghost call,” jelasnya, Rabu (4/3/2026).
Dari 2.213 panggilan valid, tercatat 252 tiket laporan diteruskan ke instansi terkait. Sebanyak 125 tiket telah selesai ditindaklanjuti, sementara 127 lainnya masih dalam proses.
“Layanan 112 ini adalah wajah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa data Kominfo menunjukkan capaian yang beragam antarinstansi. Damkar menerima 10 laporan dan seluruhnya tuntas. Sementara Dinas Perhubungan menerima 77 laporan, namun baru 10 yang selesai dan 67 masih berproses. PUPR menerima 7 laporan yang seluruhnya belum rampung. Di sisi lain, Polresta dan PLN mencatat tingkat penyelesaian 100 persen, masing-masing dari 7 dan 36 laporan.
Jenis laporan terbanyak berkaitan dengan perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), penebangan pohon, gangguan listrik, hingga persoalan sanitasi seperti bak sampah penuh. Dinas Perhubungan menjadi instansi dengan laporan terbanyak, disusul PLN, DLHK, dan Damkar.
Pada level kecamatan, Mandonga mencatat 9 laporan 3 selesai dan 6 belum. Poasia menerima 4 laporan (1 selesai, 3 belum), serta Kendari Barat 3 laporan (1 selesai, 2 belum). Kecamatan Baruga, Puuwatu, dan Wua-Wua masing-masing memiliki 1 laporan yang belum terselesaikan. Sementara Kecamatan Kambu seluruhnya masih dalam proses.
Sahuriyanto mengakui variasi capaian ini menjadi bahan evaluasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Indikator kualitas layanan (SLA) menunjukkan 66 persen meningkat dan 34 persen menurun. Keluhan warga masih didominasi lambatnya penanganan LPJU dan penumpukan sampah.
“Kami tidak ingin ada laporan warga yang terabaikan. Semua tiket kami pantau, dan kami dorong instansi teknis agar respons lebih cepat dan tepat,” urainya.
Di ruang call center, 14 petugas call taker berjibaku menjawab 2.213 panggilan valid sepanjang Februari. Bagi Sahuriyanto, angka prank call yang mencapai 19 persen bukan sekadar statistik, melainkan potensi hambatan serius.
“Kami mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak. Setiap panggilan prank sangat berpotensi menghambat penanganan laporan darurat yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam ekspose satu tahun kepemimpinan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan layanan 112 adalah bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terbuka.
“Ribuan laporan warga yang tertangani dengan cepat melalui layanan ini adalah bukti komitmen kami bahwa pemerintah tidak boleh jauh dari kesulitan rakyatnya dan tidak boleh tertutup terhadap akses informasi. Semua ini bertujuan mempermudah urusan masyarakat dan menghidupkan urat nadi ekonomi Kota Kendari,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar