KENDARI, TERASSULTRA.COM – Tuduhan bahwa pemerintah kota membiarkan banjir di kawasan Jalan Tunggala, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, ditepis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari. Otoritas teknis ini menilai persoalan yang terjadi jauh lebih kompleks ketimbang sekadar saluran air yang tak berfungsi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Muh. Jayadi, menyatakan penanganan banjir telah dilakukan sejak awal kejadian. Ia menyebut tim teknis langsung turun ke lapangan untuk memetakan persoalan dan menyusun langkah mitigasi berbasis kajian.
“Tidak benar jika dikatakan diabaikan. Penanganan sudah dilakukan dan tetap berlanjut. Kami tidak bekerja reaktif, tapi berbasis solusi teknis agar kejadian serupa tidak terus berulang,” jelasnya, Rabu (29/4/2026).
Menurut dia, hasil identifikasi menunjukkan banjir di kawasan Tunggala bukan semata akibat buruknya kapasitas drainase. Faktor utama justru berada di bagian hilir, yakni adanya sumbatan material lumpur dan sampah yang menghambat aliran air.
Dalam kondisi normal, sumbatan itu sempat membentuk tampungan air alami. Namun saat curah hujan meningkat, tekanan air tak lagi tertahan.
“Ketika debit naik, sumbatan jebol secara tiba-tiba. Di situlah terjadi luapan yang masuk ke permukiman warga,” kata Jayadi.
Penjelasan tersebut, kata dia, penting untuk meluruskan persepsi publik. Pemerintah, menurutnya, tidak pernah menampik fakta bahwa kawasan itu terdampak banjir. Namun, pemahaman penyebab yang keliru justru berpotensi melahirkan solusi yang tidak tepat sasaran.
“Kalau diagnosisnya salah, penanganannya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kami ingin memastikan langkah yang diambil bersifat permanen, bukan tambal sulam,” bebernya.
Sejauh ini, Dinas PUPR mencatat telah melakukan sejumlah intervensi awal, mulai dari normalisasi drainase, pembersihan titik-titik sumbatan, hingga penyusunan rencana pengendalian banjir jangka panjang. Salah satu opsi yang kini dikaji adalah pembangunan kolam retensi permanen yang dilengkapi sistem pintu air.
“Konsepnya pengendalian debit. Jadi saat hujan ekstrem, air tidak langsung mengalir ke permukiman, tapi ditahan dan diatur,” kata Jayadi.
Di tengah polemik yang berkembang, ia juga menyoroti faktor non-teknis yang memperparah kondisi, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan perubahan tata ruang kawasan.
“Drainase itu sistem. Kalau hulunya terganggu, hilirnya pasti terdampak. Ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya ke pemerintah,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Jayadi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang menyangkal realitas di lapangan. Ia menyebut komunikasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami memahami keresahan warga. Karena itu sejak awal kami turun langsung. Tujuan kami bukan berdebat, tapi memastikan ke depan ada sistem pengendalian yang lebih kuat,” ungkapnya.
Pada dasarnya, Pemkot Kendari, melalui Dinas PUPR, memastikan penanganan banjir di kawasan tersebut tetap menjadi prioritas. Pendekatan yang ditempuh, menurut Jayadi, akan berfokus pada penguatan sistem pengendalian air dan pembenahan tata drainase secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen menghadirkan solusi nyata. Proses ini bertahap, ada kajian, perencanaan, hingga penganggaran. Tapi yang pasti, penanganan tidak berhenti,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar