KENDARI, TERASSULTRA.COM – Persoalan pengangguran di Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak cukup diselesaikan dengan membuka pelatihan keterampilan.
Akses terhadap lapangan kerja, kepastian penempatan, hingga perlindungan pekerja juga harus menjadi perhatian. Karena itu, Polda Sultra mendorong kolaborasi lintas sektor melalui program Polisi Peduli Pengangguran.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, di Aula Plaza Kubra, Kamis (5/11/2026). Pertemuan itu melibatkan sejumlah instansi pemerintah, lembaga pelatihan, perbankan, hingga lembaga perlindungan pekerja migran.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial, Imigrasi, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), BPJS Ketenagakerjaan, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Sultra, serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan peran masing-masing lembaga dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan. Sebab, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan, tetapi juga kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri.
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Ashar, mengapresiasi inisiatif Polda Sultra tersebut. Keterlibatan kepolisian dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sekaligus memahami aspek perlindungan.
Ia menjelaskan, BP3MI bertugas memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dari aspek sosial, hukum, dan ekonomi. Lembaga tersebut juga membekali calon pekerja migran dengan kompetensi sebelum mereka diberangkatkan ke negara tujuan.
Ashar mengatakan, program Polisi Peduli Pengangguran sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui inisiatif SMK Go Global. Program tersebut membuka peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mengakses pasar kerja internasional.
Ia mengungkapkan, sebanyak 584 warga Sultra telah berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur mandiri. Angka tersebut, menunjukkan adanya peluang kerja di luar negeri yang perlu diimbangi dengan pendampingan, peningkatan keterampilan, dan perlindungan yang memadai.
Sementara itu, Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan menilai pengangguran bukan semata persoalan ekonomi. Kondisi tersebut juga berpotensi berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama ketika kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan tidak ditangani secara serius.
Untuk itu, ia meminta seluruh instansi terkait tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi pelatihan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Polri harus hadir, berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program Polisi Peduli Pengangguran ini merupakan bagian dari Quick Wins Kapolri yang mendorong kehadiran Polri dalam menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.
Stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah. Polri, kata dia, siap mengambil peran melalui Bhabinkamtibmas untuk menyosialisasikan informasi pelatihan kerja dan peluang peningkatan kompetensi hingga ke tingkat masyarakat.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelatihan yang diselenggarakan. Keterhubungan antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja menjadi hal yang tidak kalah penting.
Harapan itu disampaikan langsung oleh peserta pelatihan. Maman Abdurahman, salah seorang peserta pelatihan kelapa sawit, berharap program Polisi Peduli Pengangguran dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menghasilkan peluang kerja yang konkret.
Maman mengaku datang jauh-jauh dari Bali untuk mengikuti pelatihan tersebut karena ingin memperoleh keterampilan di bidang perkebunan kelapa sawit.
“Saya jauh-jauh dari Bali ke sini karena di Bali tidak ada kelapa sawit,” bebernya.
Harapan serupa disampaikan Wempi, warga Kendari yang mengikuti pelatihan barista melalui BP3MI sejak September 2026. Ia berencana bekerja di Kuwait dan berharap proses keberangkatannya dapat segera terealisasi.
Menurut Wempi, keberhasilan program ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Penyelenggara harus menyiapkan pelatihan, peserta harus meningkatkan kemampuan, sedangkan penyedia lapangan kerja perlu membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang telah dilatih.
“Harapan ke depannya agar kami segera berangkat, karena tidak akan ada pelatihan kalau tidak ada penyelenggara, peserta, dan penyedia,” katanya.
Adapun Alya, peserta yang berencana bekerja di Turki pada bidang salon kecantikan, berharap proses pengurusan visa dan persyaratan keberangkatan dapat dipermudah. Saat ini, ia juga mengikuti kursus bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri sebelum bekerja di luar negeri.
Penulis: Arsya
Komentar