KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mempertegas kepemilikannya atas lahan eks-Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Kepastian hukum atas aset tersebut kembali diperkuat setelah Pengadilan Tinggi (PT) Sultra menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang menyatakan lahan di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo itu sah milik Pemprov Sultra.
Dengan putusan tersebut, Pemprov Sultra kini bersiap melanjutkan proses eksekusi untuk mengambil alih penguasaan fisik lahan yang selama ini masih ditempati pihak lain.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan penguatan status kepemilikan itu tertuang dalam Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan tersebut sekaligus menguatkan putusan PN Kendari atas bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir saat memberikan keterangan soal eksekusi lahan PGSD, Jumat (13/11/2026). Foto Andri
Andi Syahrir menjelaskan, konstatering merupakan pemeriksaan langsung di lapangan oleh pengadilan untuk mencocokkan dan memastikan objek sengketa sebelum pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam perkara ini, Kikila Adi Kusuma mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari tanah warisan H. Ambodalle. Pihaknya disebut masih menguasai objek lahan meskipun Pemprov Sultra telah menempuh sejumlah proses hukum untuk mempertahankan aset daerah tersebut.
Sengketa itu bukan perkara baru. Pemprov Sultra telah berulang kali memenangkan gugatan, baik di tingkat pengadilan negeri, banding, maupun kasasi. Namun, kemenangan tersebut belum serta-merta membuat pemerintah daerah dapat menguasai kembali lahan secara fisik.
Riwayat sengketa bermula ketika Pemprov Sultra melakukan penertiban aset, termasuk membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut.
Pada 2016, Kikila Adi Kusuma menggugat kepemilikan lahan ke PN Kendari. Namun, gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding dan kasasi pada 2017, yang hasilnya memenangkan Pemprov Sultra.
Meski demikian, penguasaan lahan belum beralih kepada pemerintah daerah. Pemprov Sultra kemudian mengajukan permohonan pengosongan objek sengketa pada 2020.
Proses hukum kembali bergulir hingga tingkat kasasi. Pada 2022, Pemprov Sultra kembali memperoleh kemenangan. Berbekal putusan tersebut, pemerintah daerah mengajukan permohonan eksekusi pada tahun yang sama.
Lokasi PGSD milik Pemprov Sultra bakal dieksekusi. Foto ist
Upaya eksekusi mulai memasuki tahapan lapangan melalui konstatering pada 20 November 2025. Namun, proses itu kembali mendapat perlawanan setelah Kikila Adi Kusuma mengajukan bantahan eksekusi pada 5 Januari 2026.
Perlawanan tersebut kemudian diputus melalui Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Kendari sehingga posisi hukum Pemprov Sultra atas lahan eks-PGSD semakin ditegaskan.
Andi Syahrir mengatakan, Pemprov Sultra kini telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra telah melayangkan pemberitahuan pengosongan kepada pihak-pihak yang masih menempati lahan tersebut.
Dengan demikian, Pemprov Sultra berharap kata Andi Syahrir proses pengosongan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan baru. Masyarakat yang masih menempati kawasan itu diminta kooperatif dan menghormati proses hukum yang telah berjalan.
“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tandasnya. (adv)
Komentar