KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperketat sikap terhadap penyimpangan perilaku seksual. Melalui pendekatan terpadu, Pemkot mendorong langkah pencegahan hingga rehabilitasi sosial, sekaligus mempercepat penyusunan regulasi daerah sebagai landasan hukum.
Hal itu diungkapkan Sekda Amir Hasan. Ditegaskannya bahwa pemerintah tidak akan membiarkan persoalan sosial ini berkembang tanpa arah penanganan yang jelas.
“Pemkot Kendari mendukung upaya pencegahan. Penanganannya harus melalui pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi. Karena itu perlu segera dibuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Fenomena terkait LGBT tersebut tidak cukup ditangani melalui pengawasan semata. Pemerintah, kata dia, perlu mengombinasikan edukasi, pembinaan, serta pendampingan sosial agar penanganannya tidak berhenti pada pendekatan represif.
“Tidak bisa hanya pengawasan. Harus ada edukasi dan pembinaan yang tepat sasaran,” jelasnya
Perlu diketahui kata Amir Hasan Pemkot menempatkan pencegahan sebagai garda terdepan. Strateginya mencakup sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, hingga pendidikan karakter bagi generasi muda. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan intervensi sosial.
Selanjutnya, Pemkot Kendari juga membuka ruang bagi pendekatan yang disebut lebih manusiawi melalui program pembinaan dan rehabilitasi.
Pendampingan sosial dan psikologis disiapkan bagi individu yang dinilai membutuhkan, dengan tujuan menghindari stigma yang berlebihan di tengah masyarakat.
“Pendekatan harus komprehensif, tidak hanya tegas tapi juga memberi solusi,” kata Amir.
Dengan demikian, ia mendorong pembentukan Peraturan Daerah sehingga menjadi payung hukum bagi seluruh program pencegahan, pembinaan sosial, dan perlindungan masyarakat yang dirancang secara terintegrasi.
Penulis: Andri
Komentar