KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga September 2026, capaian aktivasi IKD di Kota Kendari baru sekitar 30 persen, masih di bawah target nasional sebesar 50 persen.
Percepatan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kendari dengan menyasar instansi pemerintah, lingkungan pendidikan hingga kelompok masyarakat.
Salah satunya melalui sosialisasi dan aktivasi IKD di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kendari serta Dinas Sosial Kota Kendari.
Di Dinas Sosial, Dukcapil tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga mendampingi agen perlindungan sosial (Perlinsos) untuk mengaktifkan IKD. Agen tersebut diproyeksikan membantu masyarakat yang kesulitan melakukan aktivasi secara mandiri.
Kepala Dukcapil Kota Kendari, Rulyana, mengatakan agen Perlinsos memiliki posisi penting karena masih terdapat penerima bantuan sosial yang belum memiliki telepon seluler.
“Masih banyak penerima bantuan sosial yang belum memiliki HP, jadi lewat agen Perlinsos ini bisa dibantu untuk mengaktifkan IKD para penerima bantuan,” jelasnya.
Keterlibatan agen Perlinsos diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini terkendala perangkat maupun pemahaman mengenai layanan kependudukan digital.
Aktivasi IKD juga berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan dalam proses penyaluran bantuan. Data yang akurat diperlukan agar identitas penerima dapat dipastikan dan pelayanan pemerintah berjalan lebih tepat sasaran.
“Jadi agen Perlinsos ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial, dalam melakukan aktivasi dan memahami penggunaan IKD,” kata Rulyana.
Selain menyasar penerima bantuan sosial, Dukcapil Kota Kendari memperluas aktivasi IKD ke lingkungan Kemenag. Sosialisasi yang digelar di Kantor Kemenag Kota Kendari diikuti sekitar 100 pegawai, terdiri atas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan guru Madrasah Aliyah.
Dukcapil mendorong para peserta tidak berhenti pada aktivasi IKD pribadi. Kepala KUA dan guru Madrasah Aliyah juga diminta ikut memperkenalkan dan membantu proses aktivasi IKD bagi pelajar tingkat SMA atau sederajat yang telah memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas cakupan IKD sejak kelompok usia muda sekaligus membangun kebiasaan masyarakat menggunakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Rulyana mengatakan, pihaknya menyiapkan perluasan aktivasi IKD bagi aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan Pemkot Kendari.
Dukcapil akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari untuk melakukan aktivasi IKD terhadap seluruh pegawai yang berkantor di lingkungan Balai Kota Kendari.
“Setelah proses aktivasi bagi pegawai di Balai Kota Kendari selesai, kegiatan serupa akan dilanjutkan kepada pegawai Pemkot Kendari yang bertugas di luar lingkungan Kantor Balai Kota Kendari,” jelasnya.
Menurut Rulyana, aparatur pemerintah tidak hanya menjadi sasaran aktivasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan IKD di tengah masyarakat.
Dengan melibatkan aparatur, dunia pendidikan, agen Perlinsos dan kelompok masyarakat, Dukcapil menargetkan peningkatan cakupan aktivasi IKD berlangsung lebih cepat.
Hingga September 2026, tingkat aktivasi IKD di Kota Kendari baru mencapai sekitar 30 persen. Dukcapil masih harus mengejar sekitar 20 poin persentase untuk mendekati target nasional 50 persen.
Pada dasarnya, ia berkomitmen memperluas sosialisasi dan aktivasi IKD agar identitas kependudukan digital tidak sekadar menjadi layanan administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi.
Untk diketahui, dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Disdukcapil Kota Kendari Dudi Lewani, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Yudisman serta Kepala Bidang Kependudukan Siti Sukmini.
Penulis: Andri
Komentar