KENDARI, TERASSULTRA.COM – Penyegaran birokrasi kembali dilakukan di Kendari. Di balik rotasi 53 pejabat, pemerintah kota (Pemkot) menekankan disiplin, loyalitas, dan perbaikan layanan publik terutama di sektor kesehatan.
Pelantikan dipimpin oleh Amir Hasan, mewakili Wali Kota Kendari. Rotasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi.
Sekda Amir Hasan menegaskan, setiap jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab. Ia meminta para pejabat yang dilantik tidak berlama-lama beradaptasi.
“Penempatan jabatan ini telah melalui pertimbangan kompetensi, integritas, serta kebutuhan organisasi. Karena itu, saya minta seluruh pejabat yang dilantik langsung bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik,” ungkapnya, Jumat (24/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Amir Hasan menekankan dua hal yang kerap disebut tetapi tak selalu dijalankan secara konsisten profesionalisme dan loyalitas. Menurut dia, kemampuan teknis saja tidak cukup tanpa komitmen terhadap tugas dan pimpinan.
“Keberhasilan dalam birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga komitmen dan kesetiaan terhadap tugas dan pimpinan,” katanya.
Selain itu, Amir Hasan menyinggung sektor pelayanan publik, terutama di rumah sakit daerah. Ia mengapresiasi peningkatan fasilitas di RSUD Kota Kendari, khususnya pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilai semakin representatif.
Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan fisik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan layanan.
“Pelayanan harus dilakukan dengan hati. Jangan sampai ada pasien yang tidak tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Ia menyentil masih adanya persoalan mendasar, seperti kebersihan, penerangan, dan kenyamanan lingkungan rumah sakit. Hal-hal yang kerap dianggap sepele itu, menurutnya, justru menentukan pengalaman masyarakat dalam menerima layanan.
Lebih jauh, Amir Hasan mengingatkan bahwa setiap aparatur sipil negara memegang peran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tanpa sinergi antarperangkat daerah, program pemerintah berisiko berjalan parsial dan tidak tepat sasaran.
“Mutasi adalah hal biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan amanah dengan integritas dan tanggung jawab,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar