KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi progres implementasi sembilan program kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat dipimpin Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, di Ruang Rapat Sekda, Senin (29/6/2026). Dan rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi sebelumnya pada 9 Juni 2026.
Evaluasi difokuskan pada perkembangan pelaksanaan sembilan program strategis yang bertujuan memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mempercepat penyelesaian target yang telah menjadi komitmen bersama.
“Setiap instansi harus memastikan seluruh target dan tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada program yang tertunda karena lemahnya koordinasi. Semua OPD harus bergerak bersama agar target dapat tercapai,” jelasnya.
Ia mengatakan, keberhasilan implementasi sembilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antarperangkat daerah. Karena itu, setiap OPD diminta terus memperkuat koordinasi, melakukan pembaruan data secara berkala, serta segera menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
“Koordinasi yang baik, data yang akurat, dan penyelesaian setiap hambatan menjadi kunci keberhasilan program ini. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin modern, efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar