KONAWE UTARA, TERASSULTRA.COM – Praktik pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara (Konut) kembali menuai kritik. Koperasi Pertambangan Merah Putih menilai para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih sangat minim menunjukkan keberpihakan terhadap kontraktor lokal maupun tenaga kerja lokal.
Kondisi ini disebut menjadi salah satu penyebab terus melebarnya jurang kesejahteraan dan munculnya kemiskinan struktural di daerah tersebut.
Sekretaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Muhamad Ikram Pelesa, menegaskan bahwa sumber daya alam yang melimpah di Konut belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai, praktik ekonomi ekstraktif justru semakin menguat, memperkaya kelompok oligarki tambang dan jaringan bisnis mereka.
“Sumber daya alam Konut selama ini hanya dinikmati oleh pemilik IUP dan oligarki tambang. Kontraktor lokal dikesampingkan, tenaga kerja lokal tidak diberdayakan, dan masyarakat hanya menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri,” tegasnya, Sabtu (6/12/2025).
Ia menyebut pola pengelolaan tambang yang berjalan saat ini menutup ruang bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal. Alhasil, potensi daerah tidak berkembang dan masyarakat tidak memperoleh dampak ekonomi nyata meski aktivitas pertambangan berlangsung masif.
“Ketika kekayaan nikel hanya mengalir kepada pemilik IUP, oligarki, dan relasinya, maka yang terjadi adalah pembentukan kemiskinan secara sistematis. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi pembiaran yang merugikan rakyat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ikram juga menyoroti langkah PT Antam UBPN Konut yang dinilai tidak mampu menterjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, Antam justru lebih memilih bekerja sama dengan sesama BUMN daripada mengikutsertakan kontraktor serta koperasi lokal.
Ia membandingkan Antam dengan PT Timah di Bangka Belitung, yang dinilai jauh lebih progresif dalam melibatkan masyarakat melalui koperasi dalam pengelolaan wilayah konsesi IUP.
“Padahal di Konut ada koperasi pertambangan yang siap diberdayakan. Tapi Antam lebih memilih menggandeng BUMN Presisi ketimbang kontraktor lokal. Sementara PT Timah menyerahkan pengelolaan IUP-nya kepada koperasi masyarakat. Ini jelas ironi dan patut dievaluasi pemerintah,” jelasnya.
Dengan demikian, Koperasi Pertambangan Merah Putih mendesak pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM, serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pemilik IUP yang tidak menjalankan kewajiban pemberdayaan lokal.
“Pemerintah harus turun tangan. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan agar aktivitas pertambangan benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Konawe Utara,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar