KENDARI, TERASSULTRA.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mulai menggeber persiapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026
Lewat rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM), DPRD membedah strategi peningkatan PAD sekaligus mengurai kendala yang selama ini menghambat capaian target penerimaan daerah.
Rapat kerja yang digelar di Ruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari, Senin (5/1/2026), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kendari, Jabar Al Jufri, didampingi Wakil Ketua Komisi II Amiruddin. Sejumlah anggota Komisi II turut hadir, di antaranya Fitri Yanti Rifai, Muhammad Maulana Ali Syaputra, Hetty Saranani, dan Syaifullah Usman.
Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Bapenda Kota Kendari Rudi Lakebo serta Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari Syarifuddin, bersama jajaran masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyinggung pentingnya optimalisasi sumber PAD yang sudah ada, sekaligus mendorong lahirnya terobosan baru yang adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“PAD adalah tulang punggung pembangunan daerah. Ketika PAD kita kuat, ruang fiskal pemerintah daerah juga semakin luas untuk menghadirkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Jabar Al Jufri dalam rapat tersebut.
Menurut Jabar, peningkatan PAD tidak bisa hanya bertumpu pada pola lama. Diperlukan inovasi kebijakan, perbaikan sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan agar potensi kebocoran dapat diminimalkan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Perlu ada inovasi, pemetaan potensi yang lebih akurat, dan sistem yang transparan. Namun yang paling penting, peningkatan PAD jangan sampai memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan. Menurutnya, DPRD siap memberikan dukungan regulasi maupun pengawasan agar target PAD 2026 dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. DPRD, Bapenda, dan Disdagkop UKM harus berjalan seiring, saling terbuka, dan fokus pada solusi. Dengan begitu, target PAD bukan hanya angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diwujudkan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar