KENDARI, TERASSULTRA.COM – Di tengah tekanan fiskal daerah dan tuntutan pelayanan publik yang kian kompleks, pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah kerap menjadi ruang tawar sekaligus ruang harap.
Senin, 2 Maret 2026, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyambangi Balai Kota Kendari untuk bertemu Wali Kota Siska Karina Imran. Pertemuan berlangsung tertutup, namun keduanya sepakat pada satu hal, yakni pembangunan Kendari perlu dikawal bersama.
Dalam kesempatan itu, Walikota Siska menyampaikan bahwa Kota Kendari tak hanya menghadapi persoalan infrastruktur, tetapi juga kualitas layanan dasar dan kesiapan sumber daya manusia.
“Kota ini berkembang cepat. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat. Kalau tidak ada sinkronisasi program dengan pusat, kita akan selalu tertinggal satu langkah,” ungkapnya.
Kemudian, ia menegaskan, Pemkot membutuhkan dukungan konkret, terutama dalam mempercepat proyek strategis dan memperluas akses layanan publik.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil yang bisa dirasakan jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.
Ridwan Bae menyatakan, fungsi pengawasan dan penganggaran di parlemen harus berpihak pada kebutuhan riil daerah. Ia menyebut komunikasi langsung seperti ini penting agar usulan daerah tidak tereduksi di meja birokrasi pusat.
“Kadang persoalan di daerah terlihat sederhana, tapi dampaknya besar bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi seperti ini harus disuarakan secara konsisten di DPR,” bebernya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang terukur. Dirinya mengaku selalu mendorong agar setiap program punya peta jalan yang jelas targetnya apa, waktunya kapan, dan dampaknya bagaimana. Kalau perencanaannya kuat, perjuangan anggarannya juga lebih mudah.
Selain itu, mantan Bupati Muna 2 periode itu menyebut Kota Kendari sebagai simpul pertumbuhan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang perlu didorong menjadi pusat layanan dan ekonomi regional.
“Kendari bukan hanya ibu kota administratif. Ia harus menjadi motor penggerak kawasan. Itu sebabnya kolaborasi pusat dan daerah tidak bisa setengah-setengah,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar