KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 itu berlangsung selama dua hari, 11-12 September 2026, di Kawasan Eks-MTQ Kota Kendari, tepat di depan Kantor Wali Kota Kendari, Jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kecamatan Mandonga.
GPM resmi dibuka perwakilan Kejati Sultra, Agus Sudiarto, Jumat (11/9/2026). Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah pihak ikut terlibat, di antaranya Kejaksaan Negeri Kendari, Bulog Wilayah Sultra, Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, serta PT Midi Utama Indonesia Tbk.
Siska mengatakan, GPM menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau ketika biaya distribusi dan kebutuhan masyarakat meningkat
“GPM ini merupakan langkah nyata pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat, menjaga daya beli, serta menekan laju inflasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Pemkot Kendari telah melaksanakan dan memfasilitasi GPM sebanyak 110 kali sepanjang 2026. Jumlah itu mendekati pelaksanaan sepanjang 2025 yang mencapai 120 kali.
Frekuensi pelaksanaan GPM tersebut, kata Siska, menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan tidak dilakukan secara insidental, tetapi menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.
Pemkot Kendari bersama Forkopimda dan instansi terkait juga rutin memantau harga kebutuhan pokok di 14 pasar yang tersebar di Kota Kendari. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali sekaligus mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan perkembangan inflasi daerah, inflasi Kota Kendari pada Agustus 2026 tercatat 3,66 persen. Siska menyebut fluktuasi biaya transportasi dan distribusi komoditas dari luar daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan harga.
Di tengah tekanan tersebut, ekonomi Kota Kendari justru mencatat pertumbuhan yang tinggi. Berdasarkan rilis Kementerian Dalam Negeri, pertumbuhan ekonomi Kota Kendari mencapai 7,78 persen dan menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Siska menilai capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.
“Sinergi ini harus terus dijaga. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia berharap kolaborasi Pemkot Kendari dengan Kejaksaan, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, dan lembaga terkait terus berjalan sehingga pengendalian harga pangan dapat dilakukan secara konsisten.
Sementara itu, Agus Sudiarto mengatakan GPM menjadi bagian dari bakti Kejaksaan kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.
Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
Penulis: Andri
Komentar