KENDARI, TERASSULTRA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kendari mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap tata kelola operasional PT Vale Indonesia Tbk di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Advokasi dan Pergerakan HMI MPO Cabang Kendari, Gito Roles. Dikatakannya, pemerintah tidak boleh mengabaikan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dugaan keterlibatan vendor, subkontraktor, maupun pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan harus diperiksa secara independen.
“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya keterlibatan perusahaan, vendor, subkontraktor, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam tindakan yang memicu benturan sosial, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya, Sabtu (1/8/2026) malam.
Menurutnya, investasi semestinya menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan memicu konflik sosial. Karena itu, setiap aktivitas perusahaan, termasuk yang dijalankan melalui vendor maupun mitra kerja, harus tetap berada dalam koridor hukum serta menghormati hak asasi manusia.
Dalam kesempatan itu, ia menilai negara memiliki kewajiban konstitusional memberikan perlindungan kepada masyarakat. HMI MPO mengacu pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas rasa aman serta menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.
Selain itu, Gito mengatakan merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Atas dasar itu, pihaknya mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara independen terhadap tata kelola operasional PT Vale Indonesia di Pomalaa.
Apabila ditemukan pelanggaran hukum atau kelalaian perusahaan dalam mengawasi vendor, subkontraktor, maupun mitra bisnisnya, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional sampai ada langkah nyata dari pemerintah. Investasi harus menghadirkan kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan, bukan menjadi ruang yang memperuncing konflik di tengah masyarakat,” tandas Gito.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PT Vale Indonesia Tbk maupun instansi pemerintah yang disebut dalam pernyataan HMI MPO.
Penulis: Arsya
Komentar