KENDARI, TERASSULTRA.COM – Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan menyebut tujuh lurah telah dinonaktifkan selama hampir dua tahun masa kepemimpinan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dan Wakil Wali Kota Sudirman. Evaluasi terhadap kinerja lurah akan terus dilakukan.
Hal itu disampaikan Amir Hasan saat memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Kantor Balai Kota Kendari, Senin (7/9/2026).
Amir Hasan mengatakan posisi lurah memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan pejabat struktural di organisasi perangkat daerah (OPD). Lurah tidak hanya mengelola aparatur di bawahnya, tetapi juga berhadapan langsung dengan masyarakat dan berbagai persoalan di wilayah.
“Kalau OPD yang dihadapi hanya staf, mulai dari sekretaris, kabid sampai staf. Tetapi lurah itu menanggung semua, menanggung stafnya dan menanggung masyarakatnya,” katanya.
Urusan pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan representasi tugas kepala daerah dalam lingkup yang lebih kecil. Karena itu, seorang lurah harus mampu menunjukkan sikap dan penampilan yang mencerminkan kewibawaan pemerintah.
“Karena urusan itu merupakan urusan kepala daerah dalam lingkup yang kecil, sehingga dibutuhkan penampilan yang berwibawa,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Amir Hasan menyinggung evaluasi kinerja lurah yang telah dilakukan Pemkot Kendari. Disebutkan tujuh lurah telah dinonaktifkan selama hampir dua tahun pemerintahan Siska Karina Imran dan Sudirman.
“Di hampir dua tahun kepemimpinan Ibu Wali Kota dan Pak Wakil, sudah tujuh lurah yang kami nonaktifkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan penonaktifan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat di tingkat kelurahan.
Evaluasi tidak berhenti pada pergantian atau penonaktifan sejumlah lurah. Kinerja seluruh jajaran kelurahan akan terus dipantau untuk memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Evaluasi akan terus kita lakukan. Kita ingin memastikan lurah benar-benar mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Amir Hasan meminta para lurah tidak bekerja secara monoton. Mereka didorong melahirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Lurah, kata dia, merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah. Hampir seluruh persoalan masyarakat di tingkat paling bawah bersentuhan langsung dengan aparatur kelurahan.
“Lurah itu ujung tombak pemerintah. Karena itu, harus mampu melihat persoalan di wilayahnya dan mencari solusi. Jangan hanya menunggu persoalan datang, tetapi harus proaktif,” katanya.
Ia menilai kemampuan membaca persoalan masyarakat menjadi bagian penting dari kepemimpinan seorang lurah. Setiap wilayah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan pelayanan tidak bisa diseragamkan.
Selanjutnya, ia meminta lurah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, RT, RW serta seluruh unsur yang ada di wilayah masing-masing.
Kewibawaan seorang lurah tidak semata-mata ditunjukkan melalui jabatan, tetapi juga melalui sikap, ketegasan, kemampuan memimpin aparatur dan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Lurah harus bisa menjadi contoh bagi stafnya sekaligus memberikan rasa percaya kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, Amir Hasan menegaskan Pemkot Kendari akan terus mengevaluasi kinerja aparatur, khususnya pejabat yang berada di garis depan pelayanan publik.
“Yang kita ukur bukan hanya kehadiran, tetapi bagaimana tugas itu dijalankan, bagaimana pelayanan diberikan dan bagaimana persoalan masyarakat diselesaikan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar