JAKARTA, TERASSULTRA.COM – Gerakan Masyarakat Pemerhati Pembangunan (GEMPA) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan siap menggelar aksi tandingan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Mabes Polri.
Aksi itu digagas sebagai bentuk protes atas gerakan sejumlah oknum pemuda yang dinilai mencederai etik perjuangan pemuda Sultra karena diduga melakukan tekanan kepada pejabat pemerintahan dengan membawa tuduhan sepihak, kemudian meminta uang sebagai pamungkas tuntutannya.
Ketua GEMPA Sultra, Salianto, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam menyaksikan manuver-manuver yang menurut mereka merusak marwah gerakan anak muda.
“Ini penjahat, bukan aktivis. Gerakan seperti ini menciderai moral perjuangan pemuda. Kami bukan sedang membela RB atau BWS Sultra, tetapi tindakan meminta uang atas dasar tuduhan sepihak tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, tuduhan yang diarahkan kepada Anggota DPR RI, RB dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara tidak dibangun atas kajian yang memadai. Raden menilai aksi kelompok tersebut lebih menonjolkan sensasi, bukan substansi.
“Gerakan yang dilakukan tanpa kajian hanya menyesatkan opini publik dan menggerus nilai-nilai intelektual gerakan pemuda,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa tuduhan tanpa bukti hanya menciptakan ruang spekulasi yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi benar mengenai program pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Salianto turut memberikan penjelasan mengenai program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang belakangan menjadi objek kontroversi. Menurut mereka, mekanisme pengelolaan dana program ini tidak memberi ruang bagi pihak eksternal untuk “memainkan anggaran”.
“Program P3TGAI itu sepenuhnya swakelola oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dananya ditransfer langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. Tidak ada pihak ketiga yang mengelola anggaran itu,” jelas Salianto.
Ia menambahkan bahwa kelompok P3A bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan di lapangan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Kementerian PUPR.
GEMPA Sultra menilai setiap dugaan penyimpangan harus ditindak secara profesional dan terukur. Mereka menolak keras model gerakan yang mengandalkan tekanan, ancaman, atau permintaan uang.
“Publik butuh informasi yang jernih, bukan spekulasi yang menyesatkan,” ungkap Salianto.
“Tindakan yang tidak berbasis bukti hanya akan memperkeruh suasana dan merusak kultur kritis yang sehat dalam demokrasi,” sambungnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, GEMPA Sultra kata Salianto akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat. Berbeda dari aksi provokatif yang mereka kritik, aksi ini akan berfokus pada penyajian informasi data teknis, klarifikasi publik, dan edukasi mengenai pelaksanaan program P3TGAI.
“Aksi kami edukatif, bukan provokatif. Kami ingin mengembalikan gerakan pemuda pada nilai rasional, beretika, dan konstruktif,” tandasnya.
Penulis: Arsya
Komentar