KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berbasis data.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kerja sama strategis dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengembangan Program Data Kelurahan Presisi (DKP).
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dan Wakil Rektor IPB, Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar, pada Jumat (13/6/2025) di Gedung Rektorat IPB, Kampus Dramaga, Bogor.
Program DKP yang diinisiasi Pemkot Kendari merupakan adaptasi dari DDP IPB, yang telah terbukti membantu pemerintah desa menghasilkan data yang akurat, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun teknis.
DKP akan menghimpun data mikro dari tingkat kelurahan, mencakup aspek kemiskinan, stunting, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, kebutuhan dasar, serta sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, hingga ketenagakerjaan.
Data tersebut akan dipadukan dengan peta digital seperti Peta Orthophoto, Peta Administrasi, Peta Sarana-Prasarana, Peta Penggunaan Lahan, dan Peta Topografi, yang disusun dengan teknologi tinggi dan metode ilmiah yang ketat.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyatakan bahwa kerja sama ini adalah bagian penting dari strategi besar Kota Kendari dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.
“Pemerintahan hari ini tidak cukup hanya mengandalkan intuisi atau asumsi. Kita perlu data yang presisi agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegasnya, Sabtu (14/6/2025).
Ia menambahkan, kebijakan tanpa data yang akurat berisiko meleset dari sasaran dan berujung pada pemborosan anggaran serta rendahnya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan DKP, kita bisa memetakan persoalan secara detail sampai ke tingkat rumah tangga. Ini akan jadi fondasi kita dalam menyusun program-program prioritas, termasuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan akses layanan dasar,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Kendari bersama tim IPB akan mengembangkan 65 Data Kelurahan Presisi yang menjadi fondasi kebijakan lintas sektor. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui survei lapangan, pemetaan wilayah, serta keterlibatan aktif masyarakat dan aparat kelurahan.
“Kami ingin warga menjadi bagian dari proses pembangunan. Pendataan ini tidak dilakukan dari belakang meja, tapi melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara langsung di lapangan,” terang Wali Kota Siska.
Dengan terobosan ini, Kota Kendari diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai kota yang cerdas, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi juga menjadi model sinergi strategis yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai landasan pengambilan keputusan publik.
“Kami berharap DKP menjadi instrumen yang tak hanya mendukung tata kelola yang lebih baik, tetapi juga mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik di Kendari,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar