KENDARI, TERASSULTRA.COM – DPRD Kota Kendari dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari di Aula DPRD, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut juga dilakukan penyerahan keputusan DPRD serta penyampaian pidato Wali Kota Kendari.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I La Yuli dan Wakil Ketua II Irmawati. Hadir Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, Sekretaris Daerah Amir Hasan, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta anggota DPRD Kota Kendari.
Dalam kesempatan itu, Siska mengatakan perubahan KUA dan PPAS menjadi tahapan penting sebelum perubahan APBD 2026 ditetapkan. Penyesuaian anggaran diperlukan untuk merespons dinamika fiskal daerah, evaluasi program yang telah berjalan, serta kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Pemanfaatan instrumen anggaran dilakukan secara selektif dengan mengutamakan program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan kemajuan Kota Kendari,” ungkapnya.
Siska mengatakan perubahan APBD 2026 harus mampu mempercepat pencapaian visi pembangunan Kota Kendari periode 2025-2029, yakni mewujudkan kota layak huni yang semakin maju.
Atas hal itu, pemkot akan mengarahkan anggaran pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, transformasi pelayanan publik, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
Kebijakan penganggaran juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mendorong kemandirian ekonomi daerah, serta membangun infrastruktur hijau yang berkelanjutan.
Siska menegaskan, setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan proses penganggaran berjalan transparan dan akuntabel.
“Setiap alokasi anggaran harus berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Siska mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA dan PPAS 2026.
Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi. Perbedaan tersebut justru diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas sinergi dan kerja sama selama proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala perangkat daerah, dan seluruh jajaran Pemkot Kendari yang terlibat dalam penyusunan dokumen perubahan anggaran.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama, Siska meminta seluruh tahapan penyusunan perubahan APBD 2026 dapat dilanjutkan sesuai jadwal tanpa mengurangi kualitas perencanaan.
“Pemkot Kendari akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD agar perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kendari,” jelasnya.
Dengan demikian, ia berharap kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Kota Kendari yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar