KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam upaya menata kawasan kumuh di wilayah pesisir.
Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Fitrah Nur, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, ke kawasan padat penduduk di Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Selasa (10/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, didampingi kepala OPD teknis, staf ahli wali kota, Camat Abeli, serta Lurah Poasia.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan Pulau Pandan dihuni sekitar 187 kepala keluarga (KK) dengan jumlah rumah mencapai 165 unit. Mayoritas bangunan berada di kawasan sempadan pantai yang rawan abrasi dan belum tertata dengan baik, sehingga masuk kategori zona prioritas penataan.
“Kawasan pesisir seperti ini sangat rentan terhadap bencana ekologis, termasuk banjir rob dan abrasi. Maka penataannya harus menyeluruh, tidak hanya renovasi rumah warga, tapi juga perbaikan sistem lingkungan,” ujar Fitrah Nur usai meninjau kondisi lapangan.
Ia menyebut, penataan akan mencakup peningkatan kualitas hunian, pembangunan akses jalan lingkungan, penyediaan drainase yang layak, hingga pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan desain teknis penataan yang akan diserahkan ke Pemkot Kendari.
“Setelah survei dan kajian teknis rampung, kami akan serahkan desain ke pemerintah kota untuk segera ditindaklanjuti. Ini bagian dari komitmen nasional menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pesisir,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap program ini. Ia menyebut, kawasan pesisir seperti Pulau Pandan memang membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan.
“Kami pastikan program ini masuk dalam prioritas nasional tahun 2026. Bahkan Komisi V DPR RI akan mendorong penambahan anggaran melalui APBN untuk penanganan kawasan kumuh pesisir,” bebernya.
“Tak hanya itu, kami juga akan mendorong percepatan regulasi daerah, agar kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kota berjalan efektif. Penataan tidak boleh terhambat oleh birokrasi,” tambahnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyambut hangat kunjungan dan dukungan dari pemerintah pusat serta DPR RI. Menurutnya, perhatian ini menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi wajah kawasan pesisir Kota Kendari menjadi lebih sehat, aman, dan layak huni.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Dirjen dan Komisi V DPR RI. Pulau Pandan akan menjadi proyek percontohan penataan kawasan kumuh berbasis pesisir di Kota Kendari,” paparnya.
Ia menyebut pihaknya akan segera membentuk tim teknis terpadu yang melibatkan OPD terkait, untuk melakukan pendataan ulang rumah tidak layak huni, menyusun rencana penataan, dan menyelaraskan program dengan skema dukungan dari kementerian.
“Kita ingin proses ini berjalan cepat dan terukur. Penataan ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tapi juga menyangkut kehidupan masyarakat. Ini soal keadilan ruang dan keberlanjutan lingkungan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar