KENDARI, TERASSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyambangi DPRD Kota Kendari untuk mempelajari strategi agar aspirasi masyarakat tak berhenti sebatas janji politik, melainkan benar-benar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terlihat kunjungan kerja Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, diterima Sekretariat DPRD Kota Kendari di ruang kerja Sekretaris DPRD, Jumat, 6 Februari 2026.
Pertemuan yang didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretariat DPRD, Heriatman, itu membahas mekanisme konkret menyaring kebutuhan warga, merumuskannya dalam pokok-pokok pikiran DPRD, hingga memastikan usulan tersebut terakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah.
Sekretaris DPRD Kota Kendari, M. Ibrahim Muis, menyebut kunjungan tersebut sebagai ruang bertukar praktik terbaik antar-daerah.
“Kunjungan seperti ini penting agar setiap daerah bisa saling belajar bagaimana aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses, tetapi benar-benar masuk dalam kebijakan anggaran,” ungkapnya.
Perlu diketahui tambahnya DPRD Kota Kendari mengandalkan sejumlah kanal formal untuk menyerap aspirasi warga, mulai dari reses anggota dewan, rapat dengar pendapat, hingga konsultasi publik. Mekanisme tersebut dirancang agar usulan masyarakat dapat diolah secara sistematis menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang memiliki bobot dalam pembahasan APBD.
“Kami berupaya memastikan setiap aspirasi yang masuk tidak sekadar dicatat, tetapi dikawal hingga masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Harsandi menyatakan DPRD Seruyan tengah mencari formula yang lebih efektif agar aspirasi masyarakat tidak terhenti pada tahap penjaringan semata. Ia mengaku tertarik mempelajari cara DPRD Kendari merumuskan aspirasi menjadi program yang terukur dan realistis secara anggaran.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana DPRD Kendari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengartikulasikannya dalam pokok pikiran dewan, lalu memastikan usulan itu punya peluang masuk dalam APBD,” urainya.
Menurutnya, tantangan terbesar DPRD di daerah adalah menjaga agar aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berdampak.
“Belajar dari daerah lain menjadi penting agar proses penganggaran lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar