KENDARI, TERASSULTRA.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik bereaksi tentang statemen Kadis Kominfo Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah yang menyebutkan bahwa dirinya mirip dewa mabuk, karena menyoroti Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto.
Politikus Golkar itu menilai bahwa Kadis Kominfo dan Pj Gubernur tidak paham tentang pembagian wilayah dan tanggungjawab antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. “Ocehan Kadis Kominfo tidak lebih seperti burung cui-cui yang sedang berkicau atau tong kosong nyaring bunyinya,” tegasnya saat ditemui di Kendari, Sabtu (2/3/2024).
Dalam kesempatan itu, Rajab Jinik menjelaskan alasan dirinya meminta perhatian terhadap Pj Gubernur Sultra dan juga pihak Balai dalam hal pembagian wilayah Kota Kendari masuk dalam wilayah provinsi Sultra. Kemudian ada jalan milik Pemprov di Kota Kendari yang luput dari perhatian Pj Gubernur Sultra.
“Coba kita lihat bersama di jalan Brigjen Katamso kelurahan baruga kecamatan baruga Kota Kendari itukan jalan Pemprov Sultra. Coba kita lihat bersama genangan air yang ada dijalan akibat drainase yang tidak ada itu seharusnya menjadi perhatian Pemprov sultra,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pihaknya meminta perhatian terhadap Pj Gubernur dan juga pihak Balai karena kemampuan keuangan Kota Kendari sangat minim karena biaya pemeliharaan untuk dana darurat kurang lebih 9 miliar sehingga Pemkot Kendari sangat membutuhkan bantuan dana dari Pemprov Sultra dan juga dana dari pusat melalui balai.
“Inilah alasan mengapa kami meminta atensi dan perhatian dari Pj Gubernur dan juga balai yang ada di Kota Kendari ditambah lagi Kota Kendari sudah menjadi Kota yang berskala nasional. Seharusnya Pj Gubernur malu karena tidak memperhatikan wilayah Kota Kendari karena kantor dan rumah jabatannya itu ada di wilayah Kota Kendari,” jelasnya.
Mantan Ketua Angakatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Kendari itu menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sultra hanya bagian dari pencitraan semata dan tidak mampu memberikan terobosan baru selama dia menjabat sebagai Pj Gubernur. Dengan demikian DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kota Kendari berhak meminta pertanggung jawaban Pj Gubernur Sultra.
“Terjadi banjir dan longsor di Kendari saya rasa sampai hari ini Pj Gubernur tidak melakukan apa-apa. Hanya berharap semua itu diselesaikan oleh Pemkot Kendari. Pertanyaannya adalah apakah Kota Kendari bukan bagian dari Pemprov Sultra. Kalau bukan yah bikin saja berita acara bahwa Kota Kendari keluar dari Pemprov Sultra,” beber Rajab.
Dengan dasar itu harusnya dipahami oleh Kadis Kominfo Sultra dan Pj Gubernur Sultra sehingga kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui balai, Pemprov Sultra dan juga Pemkot Kendari bisa terbangun dengan baik.
“Masalah banjir di Kota Kendari yang terjadi selama ini tidak kunjung selesai harusnya bisa diselesaikan melalui kolaborasi itu ditambah lagi Kota Kendari menjadi daerah buangan banjir dari daerah lain seperti konsel dan konawe jadi ini harus kita bedah secara matang,” ungkapnya.
“Soal pernyataan Kadis Kominfo kalau saya mau tanggapi itu sama saja kita tanggapi burung cui-cui karena dia adalah orang yang suka mencari-cari jabatan dengan cara membela sesuatu yang tidak rasional alias tidak masuk logika,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar