JAKARTA, TERASSULTRA.COM – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio resmi membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Sultra pada Senin (4/11/2024) di Jakarta.
Sekda Sultra, Asrun Lio saat pose bersama dengan OPD usai melaksanakan Rakor RPJMD tahun 2025-2029 di Jakarta. Foto Andri
Dalam sambutannya, Asrun Lio mengapresiasi kinerja para perencana yang terus berupaya menyusun dokumen perencanaan jangka panjang daerah dengan mengacu pada Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024. Dokumen ini akan menjadi landasan untuk mewujudkan visi pembangunan Sultra hingga 2045.
Tantangan di Tahun Transisi Perencanaan
Tahun 2024 menjadi tantangan berat bagi para perencana karena merupakan masa transisi tiga periode perencanaan sekaligus, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
“Tahun ini adalah momen strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Sultra menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Asrun Lio.
Kehadiran para pimpinan dan perencana OPD Pemprov Sultra dalam acara ini dinilai sangat penting. Menurut Asrun Lio, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kunci untuk menyelaraskan target pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
“Kami berharap, isu-isu strategis yang ada di tingkat kabupaten kota bisa tersinergikan di tingkat provinsi dan diakomodasi dalam RPJMD yang akan datang,” tambahnya.
RPJMD 2025-2029: Transformasi Ekonomi Sultra
Dalam kesempatan itu, Asrun Lio menyebutkan bahwa dalam rancangan teknokratik RPJMD, tema pembangunan untuk periode 2025-2029 adalah “Sultra sebagai Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Pertanian, dan Destinasi Pariwisata Bahari”. Tema ini diharapkan menjadi semangat bersama dalam menyusun program dan anggaran untuk lima tahun ke depan.
Pada sektor pertambangan, Asrun Lio menekankan bahwa Sultra harus beralih dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pusat pengolahan mineral. Dukungan sektor energi, seperti pembangunan bendungan untuk pasokan listrik dan air, menjadi hal yang mendesak. Sekolah-sekolah vokasi yang berfokus pada pertambangan dan industri perlu diperbanyak untuk mendukung tenaga kerja lokal yang andal.
Di bidang pertanian, Asrun Lio berharap adanya transformasi dari praktik konvensional menuju pertanian yang menghasilkan produk bernilai tambah. Produk-produk pertanian di Sultra diharapkan tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah dengan baik agar memiliki nilai jual yang tinggi.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat melaksanakan Rakor RPJMD yang digelar di Jakarta. Foto Andri
Prioritas Pengembangan UMKM dan Peningkatan Iklim Investasi
Asrun Lio juga menekankan pentingnya perhatian pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi daerah.
“Kepastian regulasi dan perlindungan hukum sangat penting agar iklim usaha di Sultra semakin kondusif bagi perkembangan UMKM,” ujarnya.
“Sultra harus menjadi daerah yang ramah investasi dengan kolaborasi antarpihak demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.
Tak hanya itu, mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sultra itu juga mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, serta mendorong ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengembangan industri halal.
“Potensi ekonomi berbasis syariah dan sumber daya kelautan di Sultra masih sangat besar untuk dioptimalkan,” tuturnya.
Sebagai panduan bagi seluruh OPD, Asrun Lio memberikan empat arahan utama:
1. Penyelarasan Program dengan Tema Pembangunan: Semua program dalam RPJMD harus berfokus pada isu-isu strategis dan transformasi ekonomi daerah. Tidak boleh ada lagi program yang tidak memiliki kontribusi nyata bagi visi pembangunan
2. Penerapan Sistem Satu Data Pemerintah Daerah: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) harus dioptimalkan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pelaporan. Data yang terintegrasi akan menghindarkan daerah dari duplikasi dan ketidakakuratan informasi yang dapat menghambat pembangunan.
3. Efisiensi Fiskal: Dengan keterbatasan anggaran, setiap OPD diharapkan menerapkan prinsip “money follows program priority”, yang mengutamakan alokasi pada program prioritas daerah dan nasional. Program harus berdampak nyata dan positif bagi masyarakat
4. Penyusunan Dokumen Tepat Waktu: OPD diminta untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mengacu pada rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. Hal ini untuk memastikan sinkronisasi dengan visi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024.
Mewakil Pj Gubernur, Sekda Sultra, Asrun Lio saat membuka Rakor RPJMD Pemprov Sultra tahun 2024-2029. Foto Andri
Dengan demikian, Asrun Lio mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran perubahan APBD 2024 harus diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, khususnya program quick wins dari presiden. Untuk itu, pihak OPD diharapkan dapat berkonsultasi dengan kementerian terkait dalam hal penyesuaian nomenklatur baru dan optimalisasi anggaran.
“Dengan semangat kolaboratif dan sinergis penyusunan RPJMD 2025-2029 dapat berjalan lancar dan menyatukan semua pihak dalam membangun Sultra yang mandiri dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tandasnya.
Untuk diketahui, rapat koordinasi ini turut dihadiri narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, serta Kementerian PPN Bappenas RI. Hadir pula Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Kepala Bappeda Sultra, kepala Bappeda kabupaten kota, serta sejumlah perencana dan pihak terkait lainnya. (adv)
Komentar