KENDARI, TERASSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendorong pengadaan ambulans laut untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Pemerintah Provinsi Sultra menilai ambulans darat tidak cukup untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
Hal tersebut disampaikan Andi Sumangerukka, yang akrab disapa ASR, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2026).
ASR menegaskan, kondisi geografis Sultra menuntut pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, delapan di antaranya merupakan wilayah kepulauan yang membutuhkan akses pelayanan medis lebih mudah.
“Karakter wilayah Sultra sebagai daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan ambulans darat. Kita tengah mengupayakan secara serius pengadaan layanan ambulans laut. Dari 17 kabupaten/kota kita, terdapat delapan kabupaten yang berada di wilayah kepulauan, sehingga akses layanan kesehatan harus didekatkan kepada mereka,” jelasnya.
Pengadaan ambulans laut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Pemprov Sultra kepada Komisi IX DPR RI dalam pertemuan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 tersebut. Pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah persoalan di bidang kesehatan, pemenuhan gizi, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kependudukan.
Rombongan Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, bersama Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, serta sejumlah anggota komisi dan perwakilan kementerian/lembaga mitra kerja.
Di hadapan rombongan DPR RI, ASR memaparkan bahwa jumlah penduduk Sultra mencapai 2,83 juta jiwa berdasarkan data BPS 2025. Persebaran penduduk di 17 kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang beragam menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan publik, terutama kesehatan.
Selain mengusulkan ambulans laut, Pemprov Sultra memprioritaskan penguatan layanan kesehatan primer melalui Puskesmas dan Posyandu, optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pengendalian penyakit.
Pada layanan rujukan, pemerintah daerah juga mematangkan rencana pembangunan gedung layanan delapan lantai di RSUD Bahteramas yang ditargetkan terealisasi pada 2027. Pemprov Sultra turut mengejar cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebesar 89 persen pada akhir 2026.
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian ASR. Pertumbuhan kawasan industri di Sultra, termasuk di Pomalaa, membuka kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Menurut ASR, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat setempat memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri dan tidak kehilangan kesempatan kerja di daerah sendiri.
Pemprov Sultra juga berupaya menjaga hubungan industrial antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA), memantau penerapan sistem pengupahan, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perluasan perlindungan itu menyasar pekerja non-ASN, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan yang masih membutuhkan jaminan sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
ASR menegaskan, penyelesaian persoalan masyarakat harus menjadi ukuran kerja pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sultra terus berupaya memberikan solusi atas kebutuhan warga.
“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan rakyat dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi kita harus mengupayakan agar setiap harinya, sebagai pemegang amanah, selalu ada persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan,” bebernya.
Ia menyatakan Pemprov Sultra siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi IX DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengapresiasi langkah Pemprov Sultra yang mengusulkan pengadaan ambulans laut untuk menjawab kendala geografis wilayah kepulauan.
Menurut Nihayatul, layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh penanganan medis darurat tanpa harus menghadapi perjalanan panjang melalui jalur yang sulit dijangkau.
Di luar sektor kesehatan, Nihayatul menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Ia menyinggung pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Dengan demikian, ia berharap, aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja di Sultra dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.
“Substansi undang-undang terbaru ini mencakup pelindungan komprehensif bagi pekerja rentan, jaminan sosial, dana cadangan pesangon, pemagangan, hingga kepastian hukum,” urainya.
“Kami berharap, hasil serap aspirasi hari ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan nasional yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Sultra,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar