KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pembangunan gedung Informa di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Kendari. Sejumlah warga yang terdampak akibat proyek tersebut mengeluhkan berbagai permasalahan yang timbul.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan atensi terhadap permasalahan tersebut.
“Saya pikir ini yang menjadi masalah untuk kita atensi melalui DPRD Kota Kendari,” kata Rajab Jinik saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (12/2/2025).
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik saat memberikan tanggapan terkait dampak pembangunan gedung informa. Foto Arsya
Rajab Jinik mendorong pihak Kelurahan Kadia untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat terdampak dengan pihak Informa. Hal ini diharapkan dapat menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Melalui kesempatan ini kita sampaikan kepada masyarakat untuk berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, agar bisa memfasilitasi dialog dengan pihak Informa terkait permasalahan yang terjadi di sana,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Rajab Jinik juga menekankan perlunya keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari dalam membahas persoalan tersebut. Menurutnya, dampak pembangunan harus diperhitungkan, terutama yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
“Dampak-dampak dari pembangunan Informa ini yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat juga menjadi hal yang harus difasilitasi penyelesaiannya oleh pihak Kelurahan serta RT/RW, sekaligus DLHK. Karena ada aturan mengenai jarak aman bangunan yang bisa menimbulkan dampak bagi masyarakat,” terangnya.
Jika penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan di tingkat Kelurahan, Rajab Jinik menegaskan bahwa DPRD Kota Kendari siap mengambil alih permasalahan ini agar bisa dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.
“Jika memang tidak bisa diselesaikan, kita tarik ke DPRD untuk kita bicarakan lebih lanjut. Kita akan melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif dalam hal pembangunan gedung Informa ini,” tandasnya.
Tak hanya itu, Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari Kelurahan Kadia dan DLHK Kota Kendari terkait langkah-langkah yang sudah mereka ambil dalam menangani keluhan warga.
“Kami akan meminta laporan dari pihak Kelurahan dan DLHK terkait permasalahan ini. Kita ingin tahu sejauh mana mereka telah menangani keluhan warga dan apakah ada langkah-langkah konkrit yang sudah dilakukan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa jika memang diperlukan, DPRD Kota Kendari akan menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan perwakilan warga, pihak Informa, Kelurahan, serta dinas terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan fasilitasi pertemuan antara semua pihak yang berkepentingan, agar ada solusi konkret yang bisa disepakati bersama. Intinya, kami tidak ingin ada warga yang dirugikan akibat pembangunan ini,” tutup Rajab.
DPRD Kota Kendari Dorong Masyarakat Buat Aduan Resmi
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu saat memberikan keterangan. Foto ist
Selain anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, juga memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (6/2/2025), ia mengimbau agar masyarakat yang merasa dirugikan segera melaporkan permasalahan tersebut secara resmi kepada DPRD.
“Baiknya masyarakat yang merasa dirugikan membuat aduan ke DPRD Kota Kendari mengenai izin pembangunan maupun dampak yang dirasakan,” kata Zulham, Rabu (12/2/2025).
Ia menambahkan, setelah aduan resmi diterima, pihak DPRD akan melakukan peninjauan terhadap izin pembangunan gedung Informa. Ia menegaskan bahwa izin pembangunan harus dicek secara menyeluruh, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku atau tidak.
“Izin pembangunan harus dicek apakah ada atau tidak. Seharusnya ada perhatian penuh dari pihak Informa mengenai ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulham menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran dalam proses perizinan maupun dalam implementasi pembangunan, DPRD tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin operasional.
“Iya pasti kita panggil, kita cek izin dan sebagainya. Karena ini bentuk penanganan ketika ada aduan masyarakat. Jika memang ada pelanggaran yang berdampak buruk, bisa saja izin operasionalnya kita cabut,” tegasnya.
Warga Keluhkan Dampak Pembangunan
Sementara itu, beberapa warga Jalan Mekar mengungkapkan keresahan mereka terhadap pembangunan gedung Informa yang berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Beberapa warga mengaku mengalami gangguan akibat debu, kebisingan, serta getaran yang mereka rasakan selama proses pembangunan berlangsung.
“Setiap hari debu berterbangan, sangat mengganggu pernapasan kami. Apalagi kalau ada angin kencang, debunya makin banyak masuk ke rumah,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu saat memberikan keterangan soal dampak pembangunan gedung informa. Foto Arsya
Warga lain juga mengeluhkan suara bising yang terjadi hampir sepanjang hari, terutama saat alat berat beroperasi.
“Anak-anak jadi susah tidur siang, karena suara dari proyek ini sangat berisik. Kami harap ada solusi dari pemerintah terkait masalah ini,” tambahnya.
Selain itu, beberapa warga juga mempertanyakan legalitas proyek pembangunan tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa proyek ini memiliki izin lengkap dan tidak melanggar aturan yang ada.
“Kami ingin tahu apakah mereka sudah mengantongi izin yang sesuai atau belum. Jangan sampai ini proyek yang asal bangun tanpa mempertimbangkan dampak ke warga sekitar,” kata salah seorang warga lainnya.
Harapan Masyarakat
Warga Jalan Mekar berharap adanya langkah nyata dari pemerintah dan DPRD dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mereka juga berharap pihak Informa lebih memperhatikan dampak sosial dari proyek mereka, sehingga tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.
“Kami hanya ingin hak kami sebagai warga dihormati. Jangan sampai pembangunan ini malah membawa masalah bagi kami,” kata salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Informa belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga dan sorotan dari DPRD Kota Kendari. (adv)
Komentar