KENDARI, TERASSULTRA.COM – Kebijakan penerapan sistem absensi berbasis Face ID yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai menunjukkan dampak nyata. Selain meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), kebijakan tersebut juga berhasil menciptakan efisiensi anggaran daerah yang signifikan.
Berdasarkan data Pemkot Kendari, realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS periode Januari hingga April 2026 mengalami penghematan sebesar Rp897.342.783 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Angka tersebut mendekati Rp1 miliar dan menjadi salah satu capaian penting dalam upaya reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan penerapan absensi Face ID merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis digital.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat memberikan kterangan, Jumat (12/6/2026). Foto Andri
Sistem tersebut tambahnya dirancang agar kehadiran ASN dapat tercatat secara akurat sehingga pembayaran TPP benar-benar didasarkan pada tingkat kedisiplinan dan kinerja pegawai.
“Penerapan absensi Face ID bukan untuk mempersulit ASN, tetapi untuk memastikan bahwa setiap hak yang diterima sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab,” jelasnya, Jumat (12/6/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa sebelum diterapkan, kebijakan tersebut telah melalui berbagai kajian dan evaluasi. Pemerintah ingin memastikan sistem yang digunakan mampu menjawab kebutuhan birokrasi modern yang menuntut transparansi dan akurasi dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Menurutnya, disiplin pegawai merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemberian TPP tidak bisa dilepaskan dari indikator kehadiran dan kinerja yang terukur.
Wali Kota Siska Karina Imran didampingi Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman saat memberikan kterangan, Jumat (12/6/2026). Foto Andri
“Kita ingin membangun budaya kerja yang sehat. ASN yang disiplin dan menjalankan tugas dengan baik tentu berhak memperoleh haknya secara penuh. Sebaliknya, jika ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, maka sistem akan mencatatnya secara objektif. Tidak ada lagi ruang untuk penilaian yang bersifat subjektif,” tegasnya.
Data Pemkot Kendari menunjukkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatat efisiensi pembayaran TPP yang cukup besar setelah penerapan Face ID.
Dinas Pertanian Kota Kendari menjadi OPD dengan efisiensi tertinggi, yakni mencapai Rp240,3 juta. Disusul Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp120,7 juta, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp107,6 juta, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp92,2 juta.
Efisiensi tersebut dinilai sebagai indikator meningkatnya akurasi pencatatan kehadiran pegawai. Sistem digital yang digunakan mampu meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara kehadiran ASN dan besaran TPP yang dibayarkan.
Meski demikian, Siska menegaskan bahwa tujuan utama penerapan Face ID bukanlah semata-mata mengejar penghematan anggaran. Yang lebih penting adalah membentuk karakter ASN yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Siska Karina Imran didampingi Wakil Wali Kota Kendari, Sudiman saat mmberikan keterangan, Jumat (12/6/2026. Foto Andri
“Penghematan yang terjadi adalah konsekuensi dari sistem yang berjalan lebih tertib dan lebih akurat. Fokus utama kami tetap pada peningkatan disiplin ASN dan kualitas pelayanan publik. Jika disiplin meningkat, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik,” katanya.
Lebih lanjut, Siska menjelaskan bahwa anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketika ada efisiensi, tentu ruang fiskal pemerintah menjadi lebih luas untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan warga Kota Kendari,” bebernya.
Dengan demikian, Siska berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dapat memandang kebijakan Face ID sebagai instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, bukan sebagai beban tambahan.
“Saya berharap seluruh ASN dapat beradaptasi dengan sistem ini. Teknologi hadir untuk membantu kita bekerja lebih baik, lebih tertib, dan lebih profesional. Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Kendari,” tandasnya. (adv)
Komentar