JAKARTA, TERASSULTRA.COM – Dalam upaya memperkuat kapasitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof Akmal Malik di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Siska menyampaikan sejumlah agenda penting terkait penguatan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari, termasuk harapan akan dukungan strategis dari pemerintah pusat dalam hal kebijakan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
“Kami terus mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan di Kendari. Karena itu, sinergi dengan Kemendagri sangat penting untuk memastikan arah pembangunan sejalan dengan kebijakan nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, tantangan pemerintahan daerah saat ini menuntut adanya transformasi digital, efisiensi birokrasi, serta kebijakan yang adaptif. Ia juga menyambut baik berbagai terobosan Ditjen Otonomi Daerah, seperti penerapan sistem e-Mutasi, yang dinilainya bisa memangkas birokrasi dan mempercepat proses mutasi antar daerah.
“Kami sangat terbuka untuk mengadopsi sistem-sistem digital seperti e-Mutasi. Ini bisa memperkuat pengelolaan ASN dan mendorong birokrasi yang lebih responsif,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Siska juga menyampaikan pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Ia menyebut, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah harus menjadi perhatian bersama agar kebijakan pembangunan berjalan efektif.
“Kami berharap Kemendagri terus menjadi mitra strategis bagi daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, khususnya menyangkut produk hukum daerah yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan program pembangunan,” bebernya.
Pertemuan ini juga membahas tantangan-tantangan dalam implementasi otonomi daerah, termasuk persoalan pemekaran wilayah yang tidak selalu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Siska menegaskan, Pemkot Kendari tetap fokus pada penguatan kapasitas wilayah yang ada dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
“Alih-alih memperluas wilayah, kami lebih memilih memperkuat wilayah yang sudah ada. Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari otonomi,” paparnya.
Dengan demikian, Siska Karina Imran berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat ke depan, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan perkotaan.
“Dengan dukungan dari Kemendagri, kami optimistis bisa membangun pemerintahan yang lebih solid, transparan, dan berorientasi pada pelayanan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar