KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong penguatan daya saing daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sultra, Hugua saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sultra, Selasa (8/7/2025), di Swiss-Belhotel Kendari.
Kegiatan ini mengangkat tema “Pemanfaatan Data dan Informasi IDSD dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah” dan dihadiri oleh jajaran pejabat lingkup Pemprov Sultra, perwakilan OPD kabupaten kota, serta Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN.
Hugua menyampaikan bahwa IDSD merupakan indikator strategis dalam mengukur produktivitas dan daya saing suatu wilayah, terutama dari sisi sektor-sektor penggerak ekonomi rakyat.
“IDSD ini bukan sekadar angka. Ia mencerminkan produktivitas masyarakat kita: dari petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku industri kreatif dan pariwisata. Jadi kalau IDSD rendah, artinya mesin ekonomi kita belum bekerja maksimal,” tegasnya.
Wagub Hugua juga menyoroti peran penting pemerintah provinsi sebagai fasilitator dalam sistem otonomi daerah. Menurutnya, meski provinsi memiliki kewenangan terbatas dibanding kabupaten/kota, posisinya tetap strategis dalam membina dan memperkuat wilayah-wilayah di bawahnya.
“Provinsi ini bukan hanya regulator, tapi jembatan antara pusat dan daerah. Maka Brida jangan hanya bekerja untuk provinsi. Fasilitasi juga kabupaten kota, karena itulah tugas kita dalam memperkuat Sultra secara keseluruhan,” ujarnya.
Lebih jauh, Hugua menekankan pentingnya mengelola pembangunan berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis bukti, bukan asumsi. Data bukan hanya angka di kertas, tapi nyawa dari setiap kebijakan. Kalau kita tidak mengelola data dengan baik, kita tidak bisa mengelola pembangunan dengan benar,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Hugua mengkritisi kinerja pemerintahan daerah yang masih perlu ditingkatkan, termasuk pada aspek serapan anggaran, tata kelola pemerintahan, hingga integritas birokrasi.
“Tiga indikator utama penilaian pemerintah daerah itu jelas: LAKIP, MCP dari KPK, dan IDSD. Kalau nilai LAKIP kita turun dari B ke C, dan serapan anggaran rendah, lalu IDSD stagnan, itu alarm bagi kita semua. APBD Rp4,7 triliun itu untuk apa kalau tidak meningkatkan daya saing masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi tren positif IDSD Provinsi Sulawesi Tenggara yang naik dari skor 3,36 pada tahun 2023 menjadi 3,46 di tahun 2024.
“Saya bangga, karena kenaikan skor ini menandakan ada pergerakan. Tapi jangan puas. Kita harus pacu lagi dengan kerja terukur, inovatif, dan berbasis potensi lokal,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Brida Provinsi Sultra, Isma dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting pasca integrasi Balitbang ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kini, seluruh proses penghitungan IDSD dilakukan secara nasional oleh BRIN berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.
“IDSD saat ini menjadi instrumen kunci dalam perencanaan pembangunan berbasis bukti, sekaligus alat evaluasi kinerja pembangunan daerah. Brida harus menjadikan data sebagai landasan utama dalam setiap perumusan kebijakan,” paparnya.
Ia juga membeberkan bahwa meskipun ada kenaikan skor IDSD, masih terdapat beberapa pilar penilaian yang rendah, seperti efisiensi pasar tenaga kerja dan kesiapan teknologi. Oleh karena itu, intervensi dan sinergi lintas sektor sangat diperlukan.
“Skor kita meningkat, tapi beberapa pilar masih stagnan. Itu pekerjaan rumah kita bersama. Maka kegiatan ini diharapkan bisa mendorong pemanfaatan data IDSD secara optimal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar