KENDARI, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai bersiap membenahi sejumlah catatan pengelolaan keuangan daerah usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) merampungkan pemeriksaan terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Terinci BPK di Kendari, Senin (18/5/2026). Dalam kesempatan itu, Siska meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bersikap pasif terhadap temuan maupun rekomendasi yang diberikan auditor negara.
Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Pemeriksaan ini bukan hanya untuk mencari kekurangan atau kesalahan. Justru ini menjadi ruang evaluasi dan pembinaan agar tata kelola keuangan daerah semakin tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menandatangani hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sultra, Senin (18/5/2026). Foto Andri
Pemeriksaan terinci yang dilakukan BPK terhadap Pemerintah Kota Kendari berlangsung selama 35 hari kerja. Dalam rentang waktu itu, tim auditor melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, hingga kepatuhan pelaksanaan program di lingkungan Pemkot Kendari.
Di hadapan tim pemeriksa dan jajaran OPD, Siska menyampaikan apresiasi atas proses pemeriksaan yang menurutnya berjalan profesional, objektif, dan independen. Ia menyebut, hasil audit tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami,” bebernya.
Siska menegaskan, seluruh rekomendasi yang nantinya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah kota. Bahkan ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk bersikap kooperatif dan responsif dalam menyelesaikan setiap catatan pemeriksaan.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran saat menerima pemeriksaan BPK RI perwakilan Sultra, Senin (18/5/2026). Foto Andri
Kecepatan OPD tambahnya dalam melengkapi dokumen dan menindaklanjuti rekomendasi akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah proaktif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, termasuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Jangan ada yang lambat merespons karena ini menyangkut akuntabilitas pemerintah daerah,” katanya.
Bagi Siska, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang penting sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Namun, yang lebih utama adalah bagaimana hasil pemeriksaan tersebut benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik.
“Target kita tentu mempertahankan opini WTP. Tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana rekomendasi BPK ini menjadi pijakan memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Tata kelola pemerintahan yang sehat harus tercermin dari penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran tengah saat pose bersama dengan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Sultra usai dilaksanakan pemeriksaan, Senin (18/5/2026). Foto Andri
Dalam beberapa tahun terakhir, opini BPK kerap menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Namun di banyak daerah, sejumlah temuan berulang masih sering muncul, mulai dari persoalan administrasi hingga lemahnya pengawasan internal.
Karena itu, Siska menilai sinergi antara pemerintah daerah dan BPK perlu terus diperkuat agar proses pengawasan tidak berhenti pada temuan, melainkan benar-benar melahirkan pembenahan sistem.
Dengan demikian, ia menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara atas komunikasi dan kerja sama yang terjalin selama proses audit berlangsung. Diharapkan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan BPK tetap berjalan baik demi mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sinergi ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (adv
Komentar