KENDARI, TERASSULTRA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, menegaskan menolak wacana kenaikan tunjangan bagi anggota legislatif. Sebaliknya, ia justru mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Pernyataan itu disampaikan La Ode Tariala saat menerima massa aksi mahasiswa dan pemuda di depan Gedung DPRD Sultra, Senin (1/9/2025). Massa aksi menyoroti dua isu besar, yakni penolakan kenaikan tunjangan DPR RI serta sikap represif aparat kepolisian dalam mengawal demonstrasi di sejumlah daerah.
“Saya secara pribadi maupun kelembagaan DPRD Sultra tegas menolak kenaikan tunjangan wakil rakyat. Kami paham betul kondisi masyarakat saat ini, jangan sampai ada kebijakan yang justru melukai rasa keadilan,” ungkapnya di hadapan ratusan demonstran.
Tak hanya itu, Politikus Partai NasDem itu menegaskan, DPRD Sultra akan mengawal aspirasi masyarakat agar suara publik terkait penolakan kenaikan tunjangan bisa sampai ke pemerintah pusat. Lebih dari itu, ia juga mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Jangan ada lagi ruang bagi koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya. Aset yang dirampas negara harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai, keberadaan RUU Perampasan Aset akan menjadi langkah maju dalam menutup celah praktik korupsi di Indonesia. Menurutnya, regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan mempercepat pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun kejahatan terorganisir lainnya.
“Kita harus sepakat, korupsi adalah musuh bersama. DPRD Sultra akan berdiri di barisan yang sama dengan masyarakat dan mahasiswa untuk mendorong pengesahan regulasi ini,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar