KENDARI, TERASSULTRA.COM – Kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat, 29 Mei 2026, menjadi titik dimulainya program besar bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sulawesi dan Gorontalo.
Dari kawasan permukiman padat di tepi laut itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.
Peluncuran program tersebut tidak berlangsung sekadar seremonial. Dua menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto itu turun langsung meninjau rumah-rumah warga di kawasan pesisir Kota Kendari yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Mereka menyaksikan kondisi rumah semi permanen dengan dinding lapuk, atap bocor, hingga minim sanitasi. Beberapa rumah bahkan berdiri di atas kawasan pesisir dengan kondisi yang nyaris roboh.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program BSPS tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, bantuan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara hanya sekitar 1.129 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 8.973 unit.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam peluncuran program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Kendari, Jumat (29/5/2026). Foto Andri
“Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ungkapnya.
Ia menyebut peningkatan kuota bantuan tersebut tidak lepas dari dukungan DPR RI, khususnya Komisi V, yang aktif memperjuangkan tambahan alokasi rumah layak huni bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Dalam pelaksanaan BSPS 2026, pemerintah memprioritaskan wilayah pesisir dengan alokasi sebanyak 7.238 unit rumah. Sementara wilayah perdesaan mendapat 902 unit dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit.
Khusus Kota Kendari, pemerintah menyiapkan 548 unit bantuan rumah yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah itu meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.
Tak hanya itu, Maruarar mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari yang dinilai aktif mendukung program penanganan rumah tidak layak huni. Menurut dia, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi siapkan rusun jadi warga bisa pindah. Itu artinya ada gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,” katanya.
Menteri Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam peluncuran program BSPS tahun 2026 di Kendari, Jumat (29/5/2026). Foto Andri
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan Pemerintah Kota Kendari berkomitmen mendukung penuh program BSPS, termasuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di wilayah pesisir.
Menurut dia, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung agar warga penerima bantuan dapat tinggal di hunian yang lebih layak dan sehat.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat agar masyarakat Kendari, khususnya warga berpenghasilan rendah, bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan manusiawi,” ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah kota juga menyiapkan opsi rumah susun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya masuk dalam program bedah rumah.
“Yang paling penting adalah masyarakat bisa hidup lebih sehat, aman, dan memiliki lingkungan hunian yang lebih baik,” katanya.
Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit. Salah satu calon penerima bantuan di Kelurahan Poasia tercatat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Peluncuran program tersebut juga dihubungkan secara virtual dengan sejumlah kepala satuan kerja dan penerima bantuan di berbagai provinsi di Sulawesi dan Gorontalo. Melalui video konferensi, Menteri PKP memantau langsung kesiapan pembangunan rumah di Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan.
Menteri Tito Karnavian didampingi Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat peluncuran program BSPS tahun anggaran 2026 di Kendari, Jumat (29/5/2026). Foto Andri
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, mengatakan program BSPS tahun ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 35 ribu tenaga kerja.
“Total tenaga kerja yang terserap sekitar 35.892 pekerja dengan dukungan tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan masyarakat,” paparnya.
Menurut dia, tenaga pendamping memiliki peran penting mulai dari verifikasi calon penerima bantuan, penyusunan anggaran pembangunan, pengawasan kualitas bangunan, hingga memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program bedah rumah menjadi bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat miskin yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah bisa merasakan kehadiran negara,” urainya.
Ia menegaskan program BSPS bukan sekadar pembangunan fisik rumah, tetapi juga bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Masalah rumah tidak layak huni ini harus terus dikurangi dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Tito juga memuji langkah Menteri PKP yang turun langsung melihat kondisi permukiman warga miskin di lapangan. Menurut dia, tidak semua pejabat bersedia datang langsung menyaksikan kehidupan masyarakat di kawasan kumuh.
Peluncuran program itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara Ahmad Safei, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah. (adv)
Komentar