KENDARI, TERASSULTRA.COM – Tim Puskeu Mabes Polri menggelar asistensi fungsi keuangan di lingukungan kepolisian dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaksanaan anggaran tahun 2024 terhadap Satker dan Satwil jajaran di Polresta Kendari pada Rabu (25/9/2024).
Terlihat kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kepolisian Polisi Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Dwi Irianto yang diwakili Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) Kombes Pol Kunto Wibisono.
Kabidkeu Polda Sultra, Kombes Pol Kunto menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim Puskeu Polri dalam rangka asistensi fungsi keuangan dan Bimtek pelaksanaan anggaran. Dengan demikian dirinya berharap kehadiran tim di Polda Sultra dapat memberikan bimbingan atau petunjuk dan arahan terkait pengelolaan anggaran pada masing-masing Satker, serta Satwil Jajaran Polda Sultra.
Keberadaan dan peranan fungsi keuangan pada institusi Kepolisian sangat strategis, karena merupakan salah satu indikator penting terhadap penilaian kinerja Kepolisian secara keseluruhan.
“Prestasi bidang Keuangan secara nasional cukup membanggakan dimana Polri adalah salah satu Lembaga Pemerintah yang telah memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI,” ungkapnya.
Selanjutnya Kabidkeu Kombes Pol Kunto meminta agar seluruh anggota dapat mengikuti dengan penuh seksama sehingga bisa menjadi pedoman dalam pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polda Sultra dan tidak menjadi temuan pada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang.
“Ini harus diperhatikan dan dicermati dengan baik, agar laporan pengelolaan keuangan tidak menjadi temuan di kemudian hari,” bebernya.
Sementara itu, Ketua tim Puskeu Polri Kombes Pol Herujito mengatakan bahwa pemahaman terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tanggungjawab semua pihak dan bukan hanya menjadi tugas bendahara pengeluaran Satker (Bensatker) semata.
Berkaitan dengan hal tersebut tambahnya, Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan melaksanakan kegiatan asistensi bidang pengelolaan keuangan negara untuk pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan kepolisian negara RI.
“Kepada semua pihak untuk bertekad membangun komitmen yang kuat dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat terwujud organisasi Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan berkeadilan (Presisi), sesuai dengan kebijakan Kapolri,” tandasnya.
Penulis: Andri
Komentar