KONAWE UTARA, TERASSULTRA.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Utara terus menunjukkan komitmennya dalam menekan laju inflasi. Hal ini diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi yang melibatkan Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Utara. Pertemuan strategis tersebut digelar di Aula Kantor Bapprida Konawe Utara.
Pemda Konut menggelar pertemuan dengan BI dan BPS. Foto Andri
Hadir dalam acara ini, Bupati Konawe Utara, Ruksamin didampingi Wakil Bupati Abuhaera, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sultra Adik Afrinaldi, serta Kepala BPS Konawe Utara Burhanuddin. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Konut Safruddin, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam pemaparannya, Bupati Ruksamin mengungkapkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemda Konawe Utara sepanjang tahun 2024. Langkah-langkah tersebut meliputi:
Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah: Menggelar operasi pasar murah untuk memastikan keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat.
Gerakan Menanam: Fokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah melalui program PINTAS (Pola Integrasi Tanaman Bawang Merah di Lahan Perkebunan Sawit).
Foto istimewa
Infrastruktur dan Subsidi: Penyediaan bibit dan pupuk gratis, pembangunan irigasi, normalisasi sungai, pembangunan pasar, dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
Bantuan Sosial: Penyaluran Bantuan Tidak Terduga (BTT) saat banjir di Mei 2024 yang menjangkau 903 kepala keluarga (KK) di tujuh kecamatan.
“Total anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi di Konawe Utara pada tahun 2024 mencapai Rp28,1 miliar,” jelas Ruksamin.
Ruksamin juga menyoroti inovasi daerah yang mendukung pengendalian inflasi, seperti Program Pengembangan Kebun Pekarangan (P2KP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021. Selain itu, Unit Reaksi Cepat (URC KISS) dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 untuk menangani kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan pencegahan stunting.
Pemda juga telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, yang menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara, guna memperkuat ketahanan pangan.
Menghadapi tantangan inflasi di tahun 2025, Ruksamin menekankan pentingnya mengantisipasi perubahan iklim, ketersediaan stok pangan, dan stabilitas harga, terutama menjelang bulan Ramadhan pada Februari mendatang.
Pemda Konawe Utara menggelar pertemuan dengan Deputi Bank Indonesia perwakilan Sultra dan BPS dalam rangka menekan angka inflasi. Foto Andri
Sebagai langkah mendukung kebijakan swasembada pangan nasional, Pemda Konawe Utara akan fokus pada program quick win seperti percetakan sawah baru, intensifikasi lahan, pembangunan irigasi, subsidi pupuk, dan bantuan alat tangkap ikan serta benih.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi pangan, membangun infrastruktur yang memadai, serta memberikan subsidi harga bagi komoditas pangan pokok dalam kondisi tertentu,” tambahnya.
HLM ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antaranggota TPID dan merumuskan kebijakan strategis yang lebih efektif dalam pengendalian inflasi.
“Dengan kolaborasi bersama Bank Indonesia, BPS, dan seluruh elemen pemerintah daerah, kami optimis mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mewujudkan Konawe Utara sebagai daerah yang tangguh terhadap inflasi,” tandas Ruksamin. (adv)
Komentar