KENDARI, TERASSULTRA.COM – Penganugerahan gelar kehormatan adat Muna Sangia Mondono Wite Bhalano kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, dalam Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Kendari memunculkan perhatian publik.
Di balik prosesi adat tersebut, perhatian publik justru mengarah kepada mantan Bupati Muna dua periode sekaligus anggota DPR RI tiga periode, Ridwan Bae, yang tidak masuk dalam daftar penerima gelar.
Ridwan Bae hadir dalam prosesi penganugerahan dan duduk di deretan tamu VIP bersama sejumlah tokoh Sultra, termasuk Gubernur Andi Sumangerukka. Ketidakhadirannya sebagai penerima gelar memunculkan beragam tanggapan.
Sebagian masyarakat menilai rekam jejaknya memimpin Kabupaten Muna selama dua periode dan kiprahnya di DPR RI selama tiga periode layak mendapat penghargaan serupa.
Menanggapi hal itu, Ridwan Bae mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, pengabdian selama menjadi kepala daerah maupun wakil rakyat merupakan kewajiban yang harus dijalankan, bukan prestasi yang harus dibalas dengan gelar kehormatan.
“Memang banyak yang menyampaikan saya juga layak menerima gelar itu. Mereka menilai saya punya kontribusi saat menjadi Bupati Muna dua periode maupun anggota DPR RI tiga periode. Itu penilaian mereka,” kata Ridwan, Selasa (28/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan dirinya bukan tipe orang yang mengejar penghargaan. Bahkan, setiap kali berkunjung ke daerah, ia selalu meminta agar tidak ada penyambutan yang berlebihan.
“Saya bukan tipe orang yang mengejar penganugerahan atau penghargaan. Saya datang ke daerah selalu berpesan jangan ada penyambutan. Kasihan orang jadi repot,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia mengatakan seluruh pembangunan yang dilakukan selama menjabat Bupati Muna merupakan bagian dari tanggung jawab jabatannya.
“Saya bekerja dua periode sebagai bupati karena itu memang kewajiban saya. Kalau saya sampai tidak tidur menerima tamu dan mendengarkan aspirasi masyarakat, itu memang tugas yang harus saya jalankan,” ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh pembangunan menggunakan anggaran negara, bukan uang pribadinya.
“Program pembangunan itu menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi saya. Jadi rasanya tidak pantas saya mendapat penghargaan,” tegasnya.
Selama menjadi anggota DPR RI di Komisi V, Ridwan Bae mengaku terus memperjuangkan alokasi APBN untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, hingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sultra. Namun, seluruh perjuangan tersebut merupakan amanah yang melekat pada tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Uang yang kami perjuangkan adalah uang negara, dan uang negara berasal dari rakyat. Jadi saya tidak pantas menerima penghargaan karena itu memang tugas saya,” katanya.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menegaskan dirinya lebih memilih bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan penghargaan.
“Yang saya lakukan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberi amanah kepada saya sebagai bupati maupun anggota DPR RI. Itu kewajiban mutlak yang harus saya jalankan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, LM Bariun, mengatakan penetapan gelar telah melalui dua hingga tiga kali pembahasan bersama Majelis Adat Muna dan tokoh masyarakat sebelum diputuskan.
Sebelumnya, Andi Sumangerukka menyebut gelar tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah moral untuk menjaga dan melestarikan adat serta budaya Muna sebagai bagian dari pembangunan Sultra.
Penulis: Arsya
Komentar